FAKTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri menjaga dunia usaha dari berbagai gangguan keamanan, termasuk praktik pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kriminal yang berpotensi menghambat aktivitas industri serta menurunkan kepercayaan investor.
Kapolri meminta perusahaan maupun pelaku usaha tidak ragu melaporkan apabila menemukan gangguan keamanan di lingkungan tempat mereka menjalankan kegiatan usaha. Laporan tersebut, kata dia, harus segera direspons jajaran kepolisian dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum.
Penegasan itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut diikuti sekitar 2.000 pekerja yang berasal dari kurang lebih 1.200 perusahaan di kawasan industri MM2100 dan wilayah sekitarnya.
Menurut Kapolri, keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas industri. Lingkungan usaha yang kondusif tidak hanya memberikan rasa aman kepada pekerja dan pengusaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun keyakinan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Sigit.
Realisasi Investasi Tembus Rp1.010,6 Triliun
Kapolri menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk terus menarik investasi. Selain memiliki pasar domestik yang besar, Indonesia juga ditopang kekayaan sumber daya alam dan kebijakan hilirisasi yang terus dikembangkan di berbagai sektor strategis.
Besarnya potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan kontribusi signifikan, dengan realisasi investasi mencapai Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam aktivitas investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di daerah tersebut tercatat sekitar Rp31,7 triliun.
Angka itu setara dengan sekitar 41,29 persen dari total realisasi investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun pada periode tersebut.
Besarnya aktivitas investasi di kawasan industri Bekasi membuat aspek keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kegiatan produksi.
Polri, kata Sigit, akan terus memperkuat kehadiran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan kegiatan industri dapat berlangsung tanpa gangguan kriminalitas.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” katanya.
Hubungan Industrial Harus Berkeadilan
Di sisi lain, Sigit mengingatkan bahwa terciptanya iklim investasi yang sehat tidak semata-mata ditentukan oleh faktor keamanan. Kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak pekerja juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang kondusif.
Menurut dia, pengusaha dan pekerja memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan operasional, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat agar lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan tetap terjaga.
Karena itu, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan kerja perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah. Perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.
Kapolri pun mendorong pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh membangun sinergi dalam menciptakan ekosistem industri yang aman sekaligus berkeadilan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar keamanan, kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan investasi dapat berjalan beriringan sehingga pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (F1)
Sumber : Humas Polri
