FAKTA – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan menggelar pertemuan strategis bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Balangan, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan pengurus kecamatan ini menjadi wadah diskusi mendalam terkait berbagai dinamika dunia pendidikan di Bumi Sanggam. Agenda utama pembahasan mencakup evaluasi sistem zonasi sekolah, penguatan pendidikan inklusi, hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga pendidik.
Dalam forum tersebut, perwakilan PGRI menyoroti problematika sistem zonasi yang dinilai masih menyisakan tantangan bagi siswa berprestasi. Isu mengenai “sekolah berkarakter” pun mengemuka, di mana masyarakat cenderung memilih sekolah tertentu, padahal sekolah umum lainnya juga telah mengusung basis karakter namun terkendala pada pemenuhan jumlah serta kualitas guru.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Balangan menyatakan kekhawatirannya terhadap tren siswa berprestasi yang memilih melanjutkan pendidikan di luar daerah. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya keras melalui program 1.000 sarjana untuk membangun SDM lokal.
“Ada kekhawatiran anak-anak berprestasi sekolah keluar Balangan. Padahal kita sudah punya program 1.000 sarjana,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Selain zonasi, isu pendidikan inklusi menjadi poin krusial yang dibahas. Guru-guru di lapangan menekankan pentingnya asesmen yang lebih komprehensif bagi siswa berkebutuhan khusus serta urgensi penambahan Guru Pendamping Khusus (GPK).
“Inklusi harus aman, tidak ada bullying. Guru pendamping khusus masih kurang, sehingga sekolah umum menghadapi tantangan besar,” ungkap salah satu perwakilan guru.
Menanggapi tantangan inklusi, Wakil Ketua II DPRD, Saiful Arif, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk proses asesmen siswa berkebutuhan khusus sudah berjalan. Namun, ia mengakui perlunya pemetaan tenaga ahli agar layanan inklusi di sekolah umum bisa lebih optimal dan merata.
Di sisi lain, Ketua PGRI Balangan turut menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan dukungan operasional organisasi. Pihak PGRI berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas kegiatan pendidikan di lapangan, agar setara dengan pendidik di lingkungan Kementerian Agama.
Pimpinan DPRD Balangan tersebut berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai masukan ini. Ia menegaskan bahwa aspirasi dari para guru akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan ke depan demi meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan berdaya saing di Kabupaten Balangan. (ADV/Ahmad)
