Padang Pariaman, majalahfakta.id — Bencana bisa datang tanpa peringatan, tetapi ketidaksiapan bukan alasan yang dapat diterima. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan personel, kendaraan operasional, peralatan, hingga logistik selalu dalam kondisi siap digunakan ketika sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan pertolongan.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara saat memimpin apel siaga di lingkungan BPBD Padang Pariaman, Senin (31/8/2026) lalu.
Hendra menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh baru dibangun setelah bencana terjadi. Seluruh perangkat penanggulangan bencana harus dipersiapkan sejak sebelum keadaan darurat muncul.
“Kesiapsiagaan itu harus dibangun sebelum bencana terjadi. Jangan sampai ketika dibutuhkan, peralatan justru tidak siap,” tegas Hendra.
Menurut dia, kecepatan menjadi salah satu kunci dalam penanganan bencana. Karena itu, setiap personel BPBD harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat bergerak cepat dan terkoordinasi ketika situasi darurat terjadi.
Disiplin Personel Jadi Sorotan
Selain kesiapan peralatan, Hendra menyoroti kedisiplinan aparatur BPBD. Ia menyebut disiplin sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pelayanan, terlebih BPBD memiliki tanggung jawab langsung ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Disiplin, kata dia, tidak sebatas soal kehadiran dan ketepatan waktu. Lebih dari itu, disiplin menyangkut kesungguhan, tanggung jawab, serta kesiapan personel menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.
“Disiplin harus menjadi budaya dalam bekerja. Apalagi BPBD memiliki tugas yang sangat penting, karena harus selalu siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
Hendra meminta kesiapan tersebut tidak berhenti sebagai kewajiban administratif. Personel harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Peralatan Dicek Satu per Satu
Usai memimpin apel, Hendra tidak langsung meninggalkan lingkungan BPBD. Ia melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas pendukung penanggulangan bencana.
Pemeriksaan meliputi peralatan, kendaraan operasional, hingga ketersediaan logistik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi siap pakai.
Hendra mengingatkan, saat bencana terjadi, waktu untuk melakukan persiapan sangat terbatas. Karena itu, kebutuhan operasional harus sudah tersedia dan mudah digunakan.
“Jangan sampai ketika bencana datang, kita masih sibuk mencari atau mempersiapkan peralatan,” katanya.
Ia meminta seluruh peralatan ditata dengan baik, didata, dan ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses. Kendaraan operasional pun harus dipastikan siap digunakan kapan saja.
Ketersediaan logistik juga tidak boleh luput dari perhatian. Kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana harus dapat segera didistribusikan ketika kondisi darurat berlangsung.
Jangan Andalkan BPBD Sendiri
Hendra juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Respons cepat membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagari, serta unsur terkait lainnya harus memiliki koordinasi yang kuat agar pengerahan personel, peralatan, bantuan, dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Kita tidak tahu kapan bencana terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan ketika bencana datang, kita sudah siap menghadapinya,” ujarnya.
Ia berharap apel siaga dan pengecekan fasilitas tersebut tidak menjadi kegiatan seremonial semata. Keduanya harus menjadi bagian dari pembentukan budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, kesiapan personel tanpa peralatan yang layak tidak cukup. Begitu pula peralatan yang lengkap tanpa personel yang disiplin dan koordinasi yang kuat tidak akan menghasilkan respons optimal.
Karena itu, Hendra mendorong seluruh jajaran BPBD membangun kesiapan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, sarana operasional, logistik hingga koordinasi antarlembaga.
“Pada akhirnya, yang kita utamakan adalah keselamatan masyarakat. Karena itu, kesiapan kita harus selalu berada satu langkah lebih cepat daripada bencana yang mungkin terjadi,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan penguatan kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi, pemerintah tidak lagi sibuk mempersiapkan diri, melainkan sudah berada dalam posisi siap memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. (SS)
