FAKTA — Tradisi gotong royong masyarakat Padang Pariaman kembali menemukan bentuk baru. Kali ini, semangat badoncek tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi dipakai untuk membantu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu.
Inovasi sosial berbasis filantropi tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji saat mengunjungi Puskesmas Batu Basa, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (22/8/2026).
Program itu mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah nagari, BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, pengusaha layanan kesehatan, dan para perantau dalam satu skema gotong royong untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hanya karena persoalan iuran.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas kepesertaan JKN sekaligus mengejar target Universal Health Coverage (UHC).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang begitu peduli terhadap masyarakat kami. Kami terus berusaha agar Padang Pariaman segera mencapai UHC, dan salah satu langkah nyata adalah melalui gerakan kepedulian para perantau seperti yang kita laksanakan hari ini,” ujar John Kenedy.
Menurut Bupati, pencapaian UHC tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Diperlukan sumber pembiayaan alternatif dan keterlibatan masyarakat agar kelompok kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan para perantau, dunia usaha, hingga lembaga legislatif.
Pemerintah juga mendorong perusahaan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah mengupayakan agar pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dapat diarahkan untuk mendukung pembiayaan kepesertaan JKN.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui berbagai saluran. Pemerintah daerah menggunakan media luar ruang hingga media sosial untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan dan membayar iuran secara mandiri bagi mereka yang mampu.
Salah satu gerakan yang mendapat perhatian adalah inisiatif Makcik H. Sagi bersama para perantau Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Selama sekitar dua tahun terakhir, mereka secara konsisten menggalang dukungan untuk membayar iuran JKN masyarakat yang membutuhkan.
John Kenedy mengatakan saat ini terdapat 13 donatur dari kalangan dokter dan pengelola klinik yang ikut menopang gerakan tersebut. Dukungan itu disebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 2.200 jiwa.
“Hari ini terdapat 13 donatur yang berasal dari kalangan dokter dan pengelola klinik. Mereka secara konsisten bergotong royong bersama pemerintah daerah membantu masyarakat. Alhamdulillah, gerakan ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 2.200 jiwa,” katanya.
Bagi masyarakat Padang Pariaman, badoncek bukan sekadar urunan dana. Tradisi tersebut memiliki akar sosial yang kuat sebagai mekanisme gotong royong untuk menyelesaikan kebutuhan bersama.
Ketika tradisi itu diarahkan pada pembiayaan jaminan kesehatan, fungsi sosialnya memperoleh konteks baru.
Iuran yang terkumpul bukan hanya membantu seseorang memenuhi kewajiban administratif sebagai peserta JKN. Lebih jauh, dukungan tersebut menjaga agar warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan.
Bupati berharap pola tersebut tidak berhenti di IV Koto Aur Malintang.
“Semoga semangat ini dapat ditiru oleh kecamatan lainnya karena selain menjadi amal ibadah, manfaatnya juga sangat besar bagi masyarakat,” ujar dia.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Setiaji memberikan apresiasi terhadap model kolaborasi yang dibangun Padang Pariaman.
Menurut dia, kekuatan program tersebut terletak pada kemampuan pemerintah daerah menghubungkan tradisi lokal dengan kebutuhan pelayanan publik.
“Kami melihat langsung bagaimana pemerintah daerah, nagari, dan para perantau mampu menghadirkan solusi melalui tradisi badoncek untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Ini adalah inovasi sosial yang sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lainnya,” kata Setiaji.
Model tersebut menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan tidak hanya membutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi masyarakat.
Para perantau, misalnya, dapat mengambil peran melalui kontribusi yang terorganisasi. Dunia usaha juga memiliki ruang untuk membantu kelompok rentan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Kolaborasi semacam itu menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus memastikan cakupan kepesertaan terus meningkat, sementara kebutuhan pembiayaan dan pelayanan kesehatan juga berkembang.
Setiaji optimistis Padang Pariaman dapat mempercepat pencapaian UHC dengan berbagai strategi yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
“Saya yakin dengan berbagai program yang telah disampaikan Bapak Bupati, Padang Pariaman akan mampu mengejar bahkan melampaui daerah lain dalam pencapaian UHC,” ujarnya.
Kisah dari IV Koto Aur Malintang memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan publik tidak selalu lahir dari teknologi atau sistem yang rumit.
Kadang, solusi tumbuh dari tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat.
Badoncek yang selama ini dikenal sebagai praktik mengumpulkan sumbangan untuk kepentingan bersama kini menemukan ruang baru dalam sistem jaminan kesehatan. Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, BPJS Kesehatan memberikan dukungan program, sementara masyarakat dan perantau ikut menutup celah pembiayaan bagi warga yang membutuhkan.
Tantangannya adalah memastikan gerakan tersebut memiliki keberlanjutan. Ketergantungan pada donasi personal atau momentum tertentu perlu diimbangi dengan sistem pendataan penerima manfaat, transparansi pengelolaan, dan koordinasi yang konsisten agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun memiliki pekerjaan lanjutan: memperluas model tersebut tanpa mengurangi peran pemerintah dalam memastikan akses kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah upaya mengejar UHC, badoncek menunjukkan satu hal penting: perlindungan kesehatan tidak selalu berdiri di atas satu sumber pembiayaan.
Ketika pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, nagari, dan para perantau bergerak bersama, tradisi gotong royong dapat berubah menjadi kekuatan sosial yang memberikan dampak langsung.
Di Padang Pariaman, iuran yang dikumpulkan bersama kini bukan sekadar angka. Bagi sekitar 2.200 jiwa yang terbantu, ia bisa berarti satu hal yang jauh lebih penting: tetap memiliki perlindungan ketika sakit datang. (SS)
