FAKTA — Hampir setahun setelah banjir bandang merobohkan Jembatan Anduriang di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, kepastian pembangunan kembali mulai terlihat. Pemerintah pusat memastikan proyek jembatan yang menjadi penghubung penting bagi masyarakat Nagari Anduriang itu telah masuk dalam pagu indikatif APBN dengan estimasi anggaran Rp47 miliar.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau lokasi Jembatan Anduriang, Jumat, 21 Agustus 2026. Kunjungan itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum, DPRD Sumatera Barat, dan masyarakat yang selama ini menunggu pemulihan akses.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah menyambut rombongan. Hadir pula Anggota DPRD Sumatera Barat Endarmy, jajaran Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, serta Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Di hadapan warga, Andre menyebut proses lelang pembangunan ditargetkan dimulai pada Januari 2027. Jika tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Februari 2027.
“Pemerintah Pusat, Pemerintah Presiden Prabowo sudah menyiapkan anggaran untuk Jembatan Anduriang ini sebesar Rp47 miliar. Insyaallah Januari 2027 akan segera dilelang dan insyaallah akhir Februari 2027 pembangunan jembatannya dilaksanakan,” ujar Andre.
Jembatan baru itu direncanakan memiliki panjang sekitar 140 meter. Konstruksinya menggunakan jembatan rangka dengan dua bentang, masing-masing sekitar 70 meter.
Namun, bagi warga Anduriang, angka panjang dan nilai proyek bukan sekadar rincian teknis. Jembatan yang roboh akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi pada November 2025 tersebut merupakan bagian penting dari konektivitas masyarakat.
Kerusakan infrastruktur pascabencana kerap meninggalkan persoalan yang lebih panjang daripada masa tanggap darurat. Ketika jembatan putus, mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga akses menuju fasilitas publik ikut terdampak.
Karena itu, pembangunan kembali Jembatan Anduriang tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus menjawab persoalan yang menyebabkan infrastruktur sebelumnya gagal bertahan.
Dua Kali Roboh, Jembatan Sikabu Dibangun Lagi
Persoalan serupa terjadi di Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.
Jembatan Sikabu atau Jembatan Kayu Gadang menjadi proyek kedua yang mendapat kepastian dukungan pemerintah pusat. Pembangunannya masuk dalam paket Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026 dengan nilai sekitar Rp47,5 miliar.
Andre menyebut pekerjaan ditargetkan dimulai pada Oktober atau November 2026.
“Jembatan Sikabu yang diperjuangkan oleh Pak Bupati juga sudah dimasukkan dalam Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Insyaallah tahun 2026 ini, mungkin Oktober atau November, sudah bisa dikerjakan pembangunannya,” kata dia.
Riwayat jembatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya faktor ketahanan bencana dalam pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman.
Jembatan Kayu Gadang Sikabu rusak parah diterjang banjir pada November 2017. Pemerintah kemudian membangun jembatan permanen menggunakan dana BNPB dan meresmikannya pada Agustus 2021.
Belum genap dua tahun setelah peresmian, jembatan itu kembali ambruk diterjang banjir deras pada Minggu malam, 7 Mei 2023.
Pembangunan kembali kali ini karena itu tidak cukup hanya mengganti konstruksi yang rusak. Pemerintah dituntut memastikan jembatan mampu menghadapi karakter wilayah yang memiliki ancaman banjir dan perubahan kondisi sungai.
Bupati John Kenedy Azis menyampaikan harapan serupa. Menurut dia, pembangunan berikutnya harus menghasilkan jembatan yang lebih kuat dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrem.
“Jembatan Sikabu itu sudah dua kali roboh. Mudah-mudahan pembangunan yang ketiga kali ini jembatan itu betul-betul kuat, kokoh, bertahan lama, dan bisa bertahan kalau terjadi banjir lagi. Begitu juga Jembatan Anduriang,” ujar John Kenedy.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak semata diukur dari berdirinya bangunan baru. Infrastruktur harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dalam jangka panjang, terutama di wilayah yang berulang kali berhadapan dengan bencana hidrometeorologi.
Rp218 Miliar untuk Membenahi Batang Anai
Pembangunan dua jembatan itu juga berjalan beriringan dengan rencana penanganan sungai.
Balai Wilayah Sungai Sumatera V menyiapkan program normalisasi Batang Anai, khususnya di kawasan Nagari Anduriang, dengan nilai anggaran sekitar Rp218 miliar. Pekerjaan ditargetkan mulai November 2026.
Program tersebut menjadi bagian penting karena persoalan jembatan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sungai. Ketika debit air meningkat dan aliran sungai tidak mampu menampung limpasan, infrastruktur yang berdiri di sekitar aliran sungai berada dalam risiko.
Normalisasi Batang Anai diharapkan dapat memperbaiki kapasitas dan kondisi aliran sungai sekaligus mengurangi risiko yang mengancam permukiman, jalan, dan jembatan di sekitarnya.
Jika pembangunan Jembatan Anduriang dan normalisasi sungai berjalan bersamaan, pemulihan kawasan tidak hanya menyentuh akibat bencana, tetapi juga mulai menyasar faktor risiko yang berulang.
Andre mengatakan rangkaian program tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan daerah. Ia secara khusus menyebut upaya Bupati Padang Pariaman dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan dukungan anggaran.
“Ini kabar baik yang diinformasikan atas perjuangan kita semua, terutama Pak Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis yang sudah bekerja keras memperjuangkan dan memenuhi seluruh syarat administrasi dan teknis, sehingga anggaran ini bisa diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” katanya.
Dari Rp19 Triliun untuk Sumatera Barat
Dukungan untuk Padang Pariaman tersebut ditempatkan Andre dalam kerangka lebih besar pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar Rp19 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Anggaran tersebut akan dilaksanakan secara bertahap pada periode 2025-2028.
“Sekali lagi, inilah bentuk komitmen Presiden Prabowo yang sudah menyiapkan anggaran Rp19 triliun untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Dana rehab rekon ini akan dicairkan secara bertahap dari 2025 sampai 2028,” ujar Andre.
Bagi Padang Pariaman, alokasi tersebut menjadi peluang untuk membenahi kembali infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat sistem perlindungan terhadap ancaman bencana.
Tetapi besarnya anggaran juga membawa konsekuensi. Setiap proyek tidak hanya harus selesai, tetapi harus tepat sasaran, transparan, dan menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan karakter wilayah.
Bupati John Kenedy Azis menyambut kepastian anggaran Jembatan Anduriang. Ia berharap nilai proyek Rp47 miliar dapat menghasilkan konstruksi yang kokoh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita, dengan anggaran yang cukup tinggi Rp47 miliar, tentu insyaallah akan dibangun jembatan yang kokoh dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya.
Kini, warga Anduriang masih harus menunggu hingga tahapan lelang dimulai. Warga Sikabu juga menanti pekerjaan fisik yang dijanjikan pada akhir 2026.
Di antara dua penantian itu terdapat satu tuntutan yang sama: jangan sampai pembangunan kembali hanya mengulang konstruksi lama, sementara risiko bencananya tetap dibiarkan.
Jembatan Anduriang dan Jembatan Sikabu bukan sekadar proyek beton dan baja. Keduanya adalah urat nadi mobilitas masyarakat yang pernah diputus oleh banjir.
Karena itu, keberhasilan pembangunan kelak bukan hanya ketika jembatan selesai dan kendaraan kembali melintas. Ukurannya adalah apakah infrastruktur tersebut mampu tetap berdiri ketika banjir berikutnya datang. (SS)
