Sidoarjo, majalahfakta.id – Santri dan pelajar yang diduga keracunan menu MBG (Makan Bergizi Gratis) di Sidoarjo mencapai lebih dari 500 santri/siswa. Korban keracunan paling banyak berasal dari santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Santri mengeluh pusing, mual, muntah, diare, hingga sesak napas beberapa jam setelah menyantap menu MBG yang dikelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kalitengah.
Puluhan anak masih berdatangan ke Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro, Sidoarjo, hingga Rabu (2/9/2026) siang.
Bupati Sidoarjo Subandi dalam suatu wawancara dengan stasiun televisi swasta, Rabu (2/9/2026) malam, menjelaskan telah mengecek langsung ke SPPG Kalitengah untuk menanyakan mulai proses produksi, packing, hingga pengiriman. Pengawas SPPG Kalitengah, dikatakan Subandi, tidak bisa menjawab SOP yang Ia tanyakan. Begitu pula saat ditanya kepada pemilik SPPG Kalitengah yang diketahui tinggal di Malang. Pemilik SPPG Kalitengah mengaku mengawasi dapur SPPG-nya setiap satu minggu sekali.
“Saya menyampaikan kepada BGN, Saya minta tolong betul-betul dikoreksi karena ini program Presiden, program yang luar biasa, dan program yang baik ini tolong dibenahi, SOP dilakukan, kalau SOP dilakukan saya yakin tidak sampai terjadi seperti ini,” kata Subandi.
Dilanjutkan Subandi, pemilik Ponpes yang santrinya keracunan menu MBG ini mengaku santri dan orang tua santri menolak dan tidak mau menerima MBG.
Subandi kemudian menegaskan sebelum mendirikan SPPG semestinya ada evaluasi perizinan. “Jika tidak layak (mendirikan SPPG), ya, jangan dipaksakan, wong belum ada izin aja sudah bisa operasional, nah, ini sudah melanggar juga,” katanya.
Ia sudah menyampaikan ke BGN, di Sidoarjo terdapat 170 SPPG dan 31 SPPG belum mengantongi izin, namun sudah bisa beroperasi. “Kita sebagai pimpinan daerah tidak punya kewenangan, tugas kita hanya mengawasi. Apalagi ada Satgas, satgas yang dibentuk oleh BGN, kalau di provinsi ada Wakil Gubernur, kalau di Sidoarjo adalah Sekda, cuma tidak punya kewenangan. Kewenangannya hanya koordinasi saja,” ujarnya.
Dengan adanya kejadian ini Subandi meminta adanya pembenahan dan koreksi bersama. Jangan sampai program bagus ini dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Kita tegas kalau suspend hanya 30 hari saja mesti orang tidak akan takut. Cuma kalau kita tegas kalau ada masalah sudah stop, ganti, ini pada takut. Yang punya SPPG seperti ini, ya, sudah harus punya tanggungjawab hukum, jadi jangan dibebankan ke pemerintah daerah,” lanjutnya.
Subandi mencontohkan, Pemkab Sidoarjo harus menanggung warganya yang sakit, sementara SPPG lari atau tidak bertanggungjawab.
Ia tambahkan, agar SPPG yang ada di wilayahnya pemiliknya berasal dari Sidoarjo agar memudahkan koordinasi, bukan dari daerah lain dan tidak memiliki pengalaman.
“Minimal harapan kita dengan adanya persoalan di Sidoarjo, penerima ini betul-betul tidak ada rasa takut menerima MBG. Ini saja sudah disampaikan oleh pemilik pondok pesantren, pengasuh ‘Pak Bupati saya tidak mau menerima lagi karena wali santri menolak, pak.’ Nah, ini, kan, kita beban berat sebagai pimpinan daerah. Dipikir saya dengan Pak Presiden tidak support. Saya sebagai Pimpinan Daerah support 100 persen. Izinpun saya jemput bola, saya perintahkan perizinan, saya perintahkan dinkes kalau ada kekurangan segera lakukan,” kata Subandi.
Jika terbukti ada kesalahan dari SPPG, ia menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menangani. Pihaknya tidak bisa mengintervensi ke sana. Ia memberi masukan jika tidak ada efek jera, hal ini akan terjadi dan terulang kembali. (Achmad)
