FAKTA – Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Sulbar, Senin (13/4/2026).
Kunjungan ini dalam rangka membahas terkait rencana hibah lahan Kanwil Kementerian HAM Sulbar, dengan luas sekitar 5000 meter persegi (±5.000 m²).
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, melalui Kepala Bidang Pertanahan, Fauzan, mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam proses persiapan hibah lahan yang akan digunakan untuk mendukung operasional Kanwil Kementerian HAM di Sulbar.
Menurut Fauzan, lahan yang direncanakan untuk dihibahkan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang serta status kepemilikan yang jelas.
“Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh proses hibah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun aspek legalitas lahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan HAM di daerah, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana berupa lahan.
“Dengan adanya hibah lahan ini, diharapkan Kanwil Kementerian HAM Sulbar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di wilayah Sulbar,” harapnya. (Ammank-007)
Perkimtanhub Sulbar Koordinasi ke Kanwil Kementerian HAM Sulbar, Bahas Terkait Hibah Lahan dengan Luas 5.000 Meter Persegi
Rekomendasi untuk kamu

Badung, majalahfakta.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang…

Badung, majalahfakta.id — Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung…

Pemko Pariaman menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pedagang melalui APBD. Program perlindungan pekerja rentan…

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut rotasi, mutasi, dan promosi sebagai bagian dari penyegaran organisasi…

Pemkab Padang Pariaman menggandeng KPK dan Kejaksaan memperkuat budaya integritas, mengendalikan gratifikasi dan konflik kepentingan…

