Badung, majalahfakta.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-6 di Gedung Dewan, Mangupura, Jumat (11/9/2026). Kendati memberikan lampu hijau atas melonjaknya Belanja Daerah hingga Rp13,089 triliun, Gerindra menyampaikan kritik atas penanganan proyek fisik yang dinilai parsial, lamban, dan belum menyentuh persoalan mendasar di kawasan pariwisata.
Dalam dokumen Perubahan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok naik 1,91 persen menjadi Rp 9,731 triliun, sementara alokasi belanja infrastruktur melesat hingga 59,23 persen dari total belanja daerah—rekor terbesar dalam sejarah anggaran Badung. Meski demikian, Juru Bicara Fraksi Gerindra, I Wayan Puspa Negara, memperingatkan eksekutif agar tidak jemawa dan mengabaikan ancaman krisis pariwisata imbas erupsi Anak Gunung Krakatau.
“Terhadap rancangan kenaikan Pendapatan Asli Daerah, kami optimis unit teknis dapat mencapainya. Hanya saja pemerintah agar lebih waspada dan bergerak optimal mengingat situasi saat ini akibat terjadinya letusan Anak Gunung Krakatau yang mengakibatkan pembatalan atau pergeseran 108 penerbangan domestik. Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi lintas sektor dan bila perlu menyiapkan mitigasi atau crisis center,” ujar Puspa Negara saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Kritik pertama ditujukan untuk penanganan banjir di Kecamatan Kuta. Gerindra menilai proyek pembangunan drainase Jl. Basangkasa – Sunset Road senilai Rp 48,274 miliar lebih pada APBD Induk 2026 yang dikerjakan PT Dawan Sakti belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Masih terlihat parsial dan belum komprehensif untuk bisa menanggulangi banjir dalam jangka pendek di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya. Masih banyak area yang berkategori kawasan langganan banjir namun belum tersentuh proyek drainase tersebut,” tegas Puspa Negara.
Tak hanya itu, pengerukan sedimentasi Tukad Mati sepanjang 5 kilometer disemprot karena dinilai sangat lambat. Dari target 5 kilometer, pengerjaan yang menggunakan dua unit amphibia excavator baru menyentuh 800 meter, padahal musim hujan sudah di depan mata. Gerindra juga menyoroti proyek penanganan abrasi Pantai Kuta (Bali Beach Conservation Project) oleh BWS Bali Penida bersama JICA yang terkesan tidak tuntas dan berjalan di tempat.
Di sisi lain, wajah kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita) dinilai makin memprihatinkan dan mulai ditinggalkan wisatawan. Infrastruktur dasar justru dibiarkan rusak di tengah melimpahnya anggaran daerah.
“Wilayah Kecamatan Kuta sebagai titik penting destinasi pariwisata Badung harus pula mendapat prioritas maha utama, di mana saat ini infrastruktur jalan, trotoar dan utilitas lainnya mengalami kerusakan parah, jalan-jalan protokol bergelombang, berlubang, canstein lusuh dan kusam, serta parkir yang semrawut,” pungkasnya.
Gerindra mendesak Pemkab Badung segera mengembalikan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sempat dicabut di kawasan Dewi Sri, memasang PJU baru di jalur-jalur gelap yang rawan kriminalitas, serta memprioritaskan alokasi anggaran operasional pengamanan bersama aparat kepolisian guna menekan maraknya aksi copet, jambret, dan ulah negatif wisatawan asing. (fa)
