FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan satu unit excavator dari pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan infrastruktur sektor perikanan yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Bantuan alat berat itu diterima langsung Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Excavator tersebut akan digunakan untuk memperbaiki lahan budidaya, jaringan irigasi, serta jalan produksi yang menjadi penunjang aktivitas pelaku usaha perikanan di daerah itu.
Penyerahan bantuan berlangsung di sela Rakornas KKP 2026 yang mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan.” Forum tersebut menjadi ajang koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
John Kenedy Azis mengatakan bantuan excavator akan mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan, dapat segera pulih.
“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya para pelaku perikanan yang terdampak bencana. Alat berat ini akan dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan optimal,” kata John.
Menurut dia, pemulihan sarana dan prasarana menjadi salah satu kebutuhan mendesak pascabencana agar produktivitas sektor perikanan tidak terganggu dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kata dia, juga berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Rakornas KKP Tahun 2026 dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI beserta jajaran pimpinan komisi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Dalam Negeri, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, pejabat eselon I KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi serta kabupaten/kota, hingga Ketua Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan. Program itu diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas perikanan, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (SS)
