FAKTA – Malam itu, tidak ada alat berat. Tidak ada pekerja proyek. Tidak ada lampu penerangan jalan. Yang ada hanyalah cahaya lampu kendaraan, beberapa senter, dan tangan-tangan warga yang memegang cangkul kubangan lumpur.
Mereka bukan sedang membangun jalan baru. Mereka hanya ingin bisa melanjutkan perjalanan. “Kami ingin mendatangi sanak saudara yang punya hajatan keluarga , ujar Mafri Kornelius, Sabtu (27/6/2026).
Di Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekelompok warga yang hendak menghadiri sebuah pesta pernikahan harus berhenti di tengah perjalanan karena jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang tidak dapat dilalui kendaraan. Menurut keterangan warga, Mafri Kornelius namanya, mereka berangkat sejak pagi dan baru tiba pada malam hari setelah bergotong royong memperbaiki jalan seadanya dan sebagian harus berjalan kaki hingga menemukan kendaraan yang dapat menjemput mereka.
Video yang dikirim ke redaksi itu bukan sekadar memperlihatkan jalan yang rusak. Video itu memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketika masyarakat mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Krayan bukan daerah biasa. Krayan adalah beranda Indonesia bagian Utara. Di sanalah batas negara dijaga. Di sanalah Merah Putih berkibar paling depan, disanalah patok batas negara di jaga tidak boleh bergeser sejengkal pun. Namun ironisnya, masyarakat yang tinggal di garis terdepan negeri ini masih harus mencangkul jalan agar bisa lewat.
Memang, status ruas tersebut adalah jalan kabupaten sehingga tanggung jawab utamanya berada pada pemerintah daerah. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah persoalan di wilayah perbatasan cukup dipandang sebagai urusan satu pemerintah daerah semata?
Jalan bukan sekadar hamparan tanah yang menghubungkan satu desa dengan desa lain. Jalan adalah akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, tempat ibadah, dan ruang-ruang kehidupan masyarakat. Ketika jalan tidak berfungsi, yang terputus bukan hanya perjalanan, tetapi juga kesempatan, pelayanan, dan harapan.
Video itu seharusnya tidak hanya menjadi tontonan di media sosial. Ia seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat yang hidup di kawasan strategis perbatasan Utara.
Masyarakat Krayan tidak meminta kemewahan. Mereka tidak menuntut jalan bebas hambatan. Mereka hanya berharap dapat melewati jalan yang layak tanpa harus membawa cangkul setiap kali hujan turun.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang patut dijawab bukanlah mengapa warga harus bergotong royong.
Pertanyaannya adalah, mengapa di tahun 2026 masih ada warga Indonesia yang harus memperbaiki jalannya sendiri agar bisa pulang? Sementara mereka sudah hidup sejak Indonesia merdeka Tahun 1945.
Mafri Kornelius, menta pemerintah pusat ambil alih persoalan ini karena pemerintah kabupaten dan Provinsi tak peduli sama kami, katanya lirih via WA. (Fajar -100)
