Palu, majalahfakta.id — Ratusan sopir kontainer menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (9/9/2026). Mereka memprotes gangguan sistem barcode saat mengisi Solar subsidi yang disebut telah berlangsung hampir dua pekan.
Puluhan kendaraan kontainer memadati ruas Jalan Sam Ratulangi, kawasan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berdampak pada kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.
Para sopir mengeluhkan proses pengisian Solar subsidi yang terkendala sistem barcode dan jaringan. Menurut mereka, gangguan tersebut membuat waktu pengisian bahan bakar menjadi lebih lama dan memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Kondisi itu dinilai berdampak terhadap aktivitas angkutan dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.
Massa aksi kemudian diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulawesi Tengah Rudi Dewanto bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah.
Rudi mengatakan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah meminta jajaran pemerintah provinsi segera menemui para sopir dan menampung aspirasi mereka.
“Pak Gubernur selalu sampaikan, tolong ditemui segera. Itu menunjukkan perhatian pemerintah provinsi. Inilah wujud kita hadir,” kata Rudi.
Pemprov Sulawesi Tengah, kata dia, akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan dijadwalkan berlangsung Kamis (10/9) dengan melibatkan dinas teknis dan pengelola SPBU.
“Besok kami undang pihak terkait, dinas terkait dan juga SPBU, supaya hal-hal begini kami memahami. Transportasi ini bagian dari wujud roda kehidupan masyarakat luas,” ujarnya.
Rudi menegaskan kendala teknis pada sistem maupun jaringan diharapkan tidak sampai menghambat aktivitas transportasi dan distribusi barang.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah H. Musliman mengatakan persoalan yang dikeluhkan sopir berkaitan dengan pengaturan antrean serta mekanisme penyaluran BBM di lapangan.
Menurut Musliman, antrean kendaraan pengguna BBM bersubsidi dapat menghambat akses kendaraan kontainer yang hendak mengisi Solar.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas bongkar-muat barang apabila tidak segera ditangani.
Musliman mendorong pemerintah provinsi menggelar rapat bersama pihak terkait, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, Pertamina, Hiswana Migas, dan Dinas ESDM.
Pemprov Sulawesi Tengah menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan pengisian Solar subsidi tersebut.
Pemerintah berharap penyelesaian kendala sistem dan pengaturan antrean dapat memberikan kepastian bagi sopir kontainer serta menjaga kelancaran distribusi logistik di Sulawesi Tengah. (Mad)
