FAKTA – Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 harus menjadikan pemulihan pascabencana sebagai salah satu prioritas utama, seiring meningkatnya tantangan akibat perubahan iklim dan ketidakpastian kondisi ekonomi.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka dan memimpin Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penyusunan RKPD Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Dempo Anai Land, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.
“Agenda hari ini menjadi dasar dalam menyusun RKPD Tahun 2027. Apa yang kita putuskan pada tahap ini akan sangat menentukan arah kebijakan anggaran daerah, ketepatan alokasi sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata John Kenedy Azis.
Rakerda dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, sekretaris perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati mengatakan penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan di tengah berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan nasional hingga dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan daerah.
Menurut dia, banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Padang Pariaman dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempengaruhi pelayanan publik dan kondisi sosial masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan pembangunan dengan pendekatan build back better atau membangun kembali secara lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.
“Kita tidak hanya dituntut membangun kembali, tetapi memastikan proses pembangunan dilakukan dengan pendekatan build back better, membangun lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengintegrasikan agenda pemulihan pascabencana ke dalam RKPD Tahun 2027 melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penguatan sistem drainase, pengendalian banjir, penataan kawasan rawan longsor, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
John Kenedy Azis juga menegaskan tema pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027, yakni “Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemulihan Pascabencana”, harus menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja.
Menurutnya, transformasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai risiko.
Di sisi lain, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program pembangunan secara realistis mengingat kondisi fiskal nasional yang masih diliputi ketidakpastian.
“Kita belum mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah ke depan, apakah kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut atau berubah. Namun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, kita tidak boleh berhenti merencanakan pembangunan. Kita harus tetap berjalan, tetap berbakti kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Melalui rapat kerja ini kita rumuskan bersama arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Minimal satu tahun ke depan kita memiliki arah yang jelas, sehingga infrastruktur yang rusak dapat diperbaiki, perekonomian masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terus bertambah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Nofrianti, mengatakan Rakerda bertujuan mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan II Tahun 2026 sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan Tahun 2027.
Menurut dia, forum tersebut juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program, menyusun langkah percepatan pencapaian target pembangunan pada Semester II Tahun 2026, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Selain itu, Rakerda diharapkan semakin memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan target pembangunan Kabupaten Padang Pariaman secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. (SS)
