FAKTA – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengupayakan penguatan kapasitas fiskal daerah guna mempercepat pembangunan dan pemulihan pascabencana. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperjuangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan strategis daerah dapat terakomodasi secara lebih optimal.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Fadhly.
Pada kesempatan tersebut, John Kenedy Azis memaparkan kondisi terkini Kabupaten Padang Pariaman yang masih menghadapi tantangan pemulihan di berbagai sektor pascabencana. Menurut dia, kebutuhan pembiayaan pembangunan, khususnya untuk perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik, masih cukup besar sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat.
“Padang Pariaman saat ini sedang berjuang mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU,” ujar John Kenedy Azis.
Meski terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menilai dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Selain menyampaikan kebutuhan fiskal daerah, Bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan data strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam formulasi penghitungan DAU.
Data tersebut mencakup perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan peserta didik, hingga berbagai indikator lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan fiskal daerah.
Menurut John Kenedy Azis, pembaruan data menjadi langkah krusial agar kebijakan transfer ke daerah dapat mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa data-data yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan begitu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa peluang peningkatan dana transfer ke daerah terbuka sepanjang didukung oleh data yang valid, akurat, dan mutakhir sesuai komponen yang digunakan dalam formula penghitungan DAU.
“Peningkatan dana transfer ke daerah tentu dimungkinkan sepanjang didukung oleh pembaruan data yang menjadi bagian dari formula penghitungan DAU. Karena itu, validitas dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting,” ujar Askolani.
Usai audiensi, pembahasan teknis dilanjutkan bersama Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas mekanisme pembaruan data serta langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar kebutuhan fiskal daerah dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan transfer ke daerah pada masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses pembaruan data pendukung dapat segera ditindaklanjuti sehingga alokasi dana transfer yang diterima daerah semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada.
Langkah memperjuangkan peningkatan DAU tersebut dinilai menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. (SS)
