FAKTA — Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumbar menyebut asap tersebut bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya, melainkan terbawa angin dari provinsi tetangga yang masih menghadapi tingginya aktivitas titik panas.
Lima kabupaten dan kota yang berada di kawasan perbatasan menjadi wilayah yang paling terdampak. Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, serta sebagian wilayah Tanah Datar dan Solok dilaporkan mengalami penurunan jarak pandang akibat asap.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Tasliatul Fuaddi mengatakan kondisi tersebut terjadi karena asap dari wilayah lain bergerak masuk ke Sumbar.
“Sejumlah kabupaten atau kota di Sumbar berkabut karena mendapat kiriman asap dari provinsi tetangga,” kata Tasliatul di Padang, Senin.
Menurut dia, fenomena tersebut perlu dilihat dari pergerakan asap lintas wilayah, bukan semata dari kondisi titik api di Sumbar. Data pemerintah menunjukkan jumlah titik panas di Sumbar justru mengalami penurunan dalam sepuluh hari terakhir.
Pada 1–13 Agustus 2026, Sumbar mencatat 232 titik api. Jumlah itu turun lebih dari separuh menjadi 103 titik pada periode 14–23 Agustus.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kabut asap yang muncul di sejumlah daerah Sumbar tidak berbanding lurus dengan aktivitas karhutla di dalam provinsi.
Persoalan berada di luar garis administrasi Sumbar. Data Sipongi Gakkum Kehutanan untuk periode 14–23 Agustus menunjukkan aktivitas titik api masih tinggi di sejumlah provinsi yang berbatasan atau berada di sekitar Sumbar.
Jambi tercatat memiliki 1.281 titik api, Riau 1.433 titik, sedangkan Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, mencapai 4.975 titik.
Sebagai pembanding, titik api di Bengkulu dan Sumatera Utara jauh lebih rendah, masing-masing 154 dan 214 titik.
Besarnya perbedaan jumlah titik api tersebut memberi gambaran mengenai tekanan karhutla di kawasan Sumatera bagian tengah dan selatan. Asap yang dihasilkan kebakaran kemudian dapat bergerak mengikuti arah dan kecepatan angin, melintasi batas administratif provinsi.
Tasliatul mengatakan kondisi itu menjelaskan mengapa wilayah Sumbar yang berbatasan dengan provinsi lain dapat mengalami kabut asap meskipun jumlah titik api di dalam provinsi sedang menurun.
“Titik api di wilayah Sumbar mengalami penurunan, namun kabut asap masih terjadi di daerah-daerah yang berbatasan dengan provinsi tetangga,” ujarnya.
Kabut asap tidak hanya mengubah pandangan mata. Pemerintah provinsi menyebut jarak pandang di sejumlah lokasi mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Kualitas udara juga ikut terdampak.
Namun, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada 23 Agustus, kualitas udara Sumbar masih berada pada kategori baik hingga sedang.
Kondisi tersebut belum menunjukkan keadaan darurat kualitas udara. Pemerintah tetap meminta masyarakat tidak mengabaikan paparan asap, terutama kelompok rentan dan warga yang harus beraktivitas di luar ruangan.
Tasliatul mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar rumah serta mengurangi aktivitas di ruang terbuka selama kabut asap masih berlangsung.
“Kenakan masker dan kurangi aktivitas luar ruangan demi menjaga kesehatan,” katanya.
Pemerintah juga masih menunggu proses pemadaman karhutla yang dilakukan tim gabungan di wilayah sumber kebakaran.
Fenomena kabut asap kali ini memperlihatkan satu persoalan yang kerap luput dalam penanganan karhutla: asap tidak mengenal batas administrasi.
Api dapat berada ratusan kilometer dari permukiman yang terdampak, tetapi asapnya bisa tiba di wilayah lain ketika kondisi atmosfer mendukung. Karena itu, pengendalian karhutla tidak cukup dilakukan berdasarkan wilayah administratif masing-masing pemerintah daerah.
Sumbar memang mencatat penurunan titik api. Namun, angka tersebut tidak otomatis membuat seluruh wilayah terbebas dari dampak karhutla.
Pesisir Selatan dan Dharmasraya, misalnya, berada di jalur yang berdekatan dengan kawasan yang mengalami aktivitas kebakaran di provinsi tetangga. Begitu pula Sijunjung, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, dan Solok yang memiliki konektivitas geografis dengan kawasan lain di Pulau Sumatera.
Dalam kondisi seperti ini, kualitas udara di Sumbar ikut ditentukan oleh keberhasilan daerah tetangga mengendalikan sumber kebakaran.
Data titik api menunjukkan persoalan kabut asap di Sumbar bukan semata perkara lokal. Dengan ribuan titik api terdeteksi di Jambi, Riau, dan terutama Sumatera Selatan, koordinasi lintas provinsi menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai arah pergerakan asap, kualitas udara, dan potensi gangguan kesehatan dapat diterima masyarakat secara cepat. Pemantauan juga penting dilakukan terhadap perubahan jarak pandang, terutama di jalur transportasi yang berada di kawasan terdampak.
Di sisi lain, penanganan di wilayah sumber kebakaran tetap menjadi kunci. Selama api belum sepenuhnya dipadamkan, potensi asap bergerak ke daerah lain tetap terbuka.
Untuk saat ini, Pemprov Sumbar menyatakan kualitas udara masih dalam rentang baik hingga sedang. Namun, kabut yang mulai menutup sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla di Sumatera bukan persoalan satu provinsi. (SS)
