Surabaya, majalahfakta.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung melakukan verifikasi data penerima bantuan dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).
Wali Kota Eri menegaskan tidak lagi, yang menjadikan pengkategorian desil sebagai satu-satunya acuan tunggal untuk penyaluran bantuan, melainkan beralih pada verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga dan pemuda setempat.
Muskel tersebut, memverifikasi data dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh warga RT 9 RW 5 Wonorejo. Seluruh peserta yang hadir diajak menyisir satu per satu daftar nama calon penerima bantuan untuk memastikan kelayakannya.
Cak Eri — sapaan akrab — Wali Kota Surabaya ini, juga menggandeng jajaran Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) untuk mengawal keterbukaan data di lapangan.
“Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Cak Eri usai melakukan Muskel dengan warga.
Proses pengecekan langsung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data di lapangan, seperti warga yang sudah pindah rumah tetapi masih terdaftar, hingga warga yang secara domisili tidak lagi tinggal di Surabaya.
Dikatakan, dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Cak Eri, menerangkan bahwa dalam penentuan penerima bansos ada skala prioritas yang ditetapkan:
Pertama, warga Surabaya yang berdomisili tetap, tidak memiliki aset rumah (masih menyewa/kontrak), tidak memiliki kendaraan motor, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kedua, warga yang memiliki aset seperti barang elektronik berlebih atau kendaraan akan dimasukkan ke dalam peringkat penerima bantuan tingkat bawah (bukan prioritas utama).
Jadi, untuk lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak berkecukupan, kami dorong peran tanggung jawab keluarga terlebih dahulu, sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah, imbuhnya.
Bagi warga yang tidak berdomisili di Surabaya atau tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan tidak diprioritaskan dalam program bantuan. “Kami ingin mereka yang benar-benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” tandasnya.
Terakhir, Cak Eri berharap model verifikasi transparan berbasis Muskel ini dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk mewujudkan tata kelola kota yang adil, gotong royong, dan sejahtera.
Sebab, tujuan Muskel ini adalah supaya tepat sasaran, ada transparansi dan keterbukaan antara seluruh warga terkait bansos. Jadi, bukan hanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau Dinsos, tetapi semua warga ikut mengoreksi. Inilah Surabaya sebagai Kampung Pancasila, ulasnya. (yous)
