Surabaya, majalahfakta.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil meraih PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026 kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi di Indonesia.
Penganugerahan PRIWOLA 2026 itu diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Gubernur Khofifa di Auditorium Ir. Widjatmoko, Universitas Semarang, Kota Semarang, Kamis (10/9/2026).
Alhamdulillah dan terima kasih, ujar Khofifah, menyatakan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan PR INDONESIA.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Penghargaan ini saya dedikasikan kepada masyarakat Jawa Timur, seluruh jajaran Pemprov Jatim, insan kehumasan, media, dan para mitra yang terus menjaga komunikasi publik di Jawa Timur tetap sehat serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyatakan, komunikasi publik tidak berhenti pada bagaimana pemerintah menyampaikan informasi.
Komunikasi juga menyangkut kemampuan pemerintah mendengar suara masyarakat, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat diketahui dan dipahami manfaatnya oleh publik.
Komunikasi publik mencakup penyampaian informasi, kesediaan untuk mendengar, pemberian penjelasan yang jernih, serta upaya memastikan masyarakat memahami tujuan dan manfaat setiap kebijakan, tegasnya.
Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui konsistensi antara apa yang disampaikan dengan apa yang dikerjakan. Karena itu, komunikasi publik harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang terukur, pelayanan yang responsif, serta kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Tantangan komunikasi pemerintah semakin besar di tengah perkembangan teknologi digital. Arus informasi bergerak sangat cepat, sementara masyarakat semakin mudah memperoleh dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform.
Pemerintah dituntut untuk mampu bekerja cepat tanpa mengesampingkan akurasi dan tanggung jawab. Informasi yang disampaikan pemerintah harus melalui proses verifikasi dan dikemas dengan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan tafsir maupun kebingungan di tengah masyarakat.
“Kita membutuhkan informasi yang cepat, benar, dan utuh. Setiap informasi pemerintah harus membantu masyarakat mengambil keputusan, memperoleh layanan, dan memahami langkah yang sedang dilakukan pemerintah,” katanya.
Jawa Timur memiliki karakter masyarakat yang beragam, dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah perlu membuka sebanyak mungkin ruang komunikasi dan umpan balik melalui berbagai kanal yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kita juga harus mendengar. Aspirasi, kritik, maupun masukan dari masyarakat harus menjadi bagian dari proses perbaikan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Khofifah menilai sinergi dengan insan media, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem komunikasi publik yang sehat. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi sekaligus ruang kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Semoga penghargaan PRIWOLA 2026 tidak hanya menjadi apresiasi personal, tetapi juga menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kepala Daerah Perempuan Bereputasi juga dimaknai Khofifah sebagai dorongan agar semakin banyak perempuan berani mengambil peran dalam kepemimpinan publik.
Diharapkan apresiasi ini dapat menjadi penyemangat bagi semakin banyak perempuan untuk berani mengambil peran, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan perubahan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Khofifah pun memastikan penghargaan ini menjadi penguat komitmen Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi berbasis data, pengelolaan isu secara responsif, perluasan akses informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi.
“Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami terus memperbaiki kualitas pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Kepercayaan publik harus dijaga setiap hari melalui kerja nyata, keterbukaan, dan kesediaan untuk terus mendengar,” pungkasnya. (yous)
