Kurangi Beban Lapas, Ketua Komisi III DPR Dorong Napi Narkoba Direhabilitasi

Majalahfakta.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mendukung revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, khususnya soal aturan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba.

Sahroni menilai penjara atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) bukan satu-satunya solusi hukuman apalagi bagi pecandu narkoba. Lebih baik para pengguna narkoba menjalani rehabilitasi.

“Saya sangat setuju apabila UU Narkotika direvisi,” ujar Sahroni, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/9/2021). 

Legislator NasDem itu mendukung pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mendorong revisi UU Narkotika untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia.

Pada Rabu (08/9/2021) terjadi kebakaran di Lapas Tangerang, Banten. Sebanyak 41 warga binaan tewas dalam kebakaran tersebut dan sebagian besar merupakan narapidana kasus narkotika.

Di sisi lain, ada persoalan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Di Lapas Tangerang misalnya, kapasitas maksimal menampung sebanyak 600 warga binaan. Namun saat terjadi kebakaran dihuni lebih dari dua ribu narapidana.

Sahroni menyatakan sudah lama mendorong agar narapidana pengguna narkoba direhabilitasi bukan dipenjara. Ia menilai langkah revisi UU Narkotika bisa jadi salah satu solusi jangka panjang dalam upaya menekan jumlah narapidana di lapas yang sudah kelebihan kapasitas saat ini.

“Pada dasarnya saya setuju, narapidana narkoba sebaiknya direhabilitasi saja, tidak perlu dipenjara. Karena penjara yang penuh tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi juga banyak penjara di Indonesia,” kata dia.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu menjelaskan, persoalan penjara yang kelebihan kapasitas merupakan masalah yang selalu menjadi pembahasan di Komisi III DPR.

“Persoalan itu harus segera dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan mendorong revisi UU Narkotika, khususnya soal aturan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba,” pungkas Sahroni. (nsr/ren)