FAKTA – Aula Pascasarjana Universitas Brawijaya pada pagi itu Selasa, 14 Juli 2026 terasa berbeda. Bukan hanya karena deretan guru besar dengan toga, melainkan karena di barisan depan duduk dua jejaring kekuasaan yang jarang bersanding dalam satu forum ilmiah: Wali Kota Batu, Nurochman, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Mereka datang bukan sebagai tamu kehormatan biasa. Kehadiran keduanya mengiringi satu nama: Idham Arsyad. Seorang kandidat doktor, sekaligus Ketua Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia. Hari itu, ia mempertahankan disertasinya di Program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional.
Sebelum sidang dimulai, halaman kampus UB menjadi panggung kecil bagi simbolisasi sinergi. Nurochman bersama Ketua DPRD Kota Batu dan sejumlah tokoh Malang Raya menyambut kedatangan Menko PM. Jabat tangan, senyum, dan obrolan singkat itu tampak sederhana. Namun dalam tatanan tata kelola pembangunan, gestur itu adalah bahasa: bahwa kebijakan tidak lahir di ruang tertutup, melainkan dinegosiasikan di ruang terbuka, termasuk di ruang akademik.
Ujian terbuka ini kemudian berjalan khidmat. Di hadapan dewan penguji dan puluhan saksi dari kalangan birokrasi, kampus, dan masyarakat sipil, Idham memaparkan gagasannya. Fokusnya jernih dan tidak populis: menempatkan petani dan nelayan sebagai poros ketahanan nasional.
Di Indonesia, dua kelompok ini kerap disebut “tulang punggung ekonomi”. Tapi dalam naskah akademik Idham, mereka naik kelas. Bukan lagi sekadar tulang punggung, melainkan subjek utama yang menentukan kuat atau rapuhnya sebuah bangsa menghadapi guncangan pangan, iklim, dan geopolitik.
Seorang perwakilan pemangku kepentingan yang hadir menyampaikan hal yang sama dengan bahasa yang lebih sederhana:
“Ini bukan hanya soal kelulusan seseorang. Ini soal apakah pemikiran yang lahir di kampus bisa turun dan menjawab persoalan di sawah dan di laut.”
Dan mungkin di situlah letak pentingnya kehadiran Wali Kota Batu. Kota Batu, dengan lanskap agrarisnya, adalah laboratorium hidup dari semua teori yang diuji hari itu. Ketika pemerintah daerah duduk satu meja dengan pemerintah pusat dan akademisi, maka kebijakan punya peluang lebih besar untuk tidak tersesat dalam jargon.
Ujian itu akhirnya selesai. Tapi dampaknya belum.
Karena yang diuji hari itu bukan hanya Idham dan disertasinya. Yang diuji adalah seberapa serius kita mempertemukan tiga dunia yang sering berjalan sendiri-sendiri: birokrasi, akademia, dan gerakan masyarakat.
Ketika ketiganya bertemu di satu ruangan, di bawah atap Universitas Brawijaya, maka ujian terbuka itu berubah fungsi. Ia bukan lagi hanya prosesi kelulusan. Ia menjadi ruang perumusan arah bangsa. (F1015/mud)
