Badung, majalahfakta.id — Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan kesiapan Bali menggarap ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Selasa (8/9/2026). Mengusung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, aksi iklim Bali ditargetkan tidak hanya membentengi lingkungan tetapi juga membuka keran investasi hijau yang terukur.
Dalam paparannya, Koster membeberkan sejumlah aset ekologis Bali yang diklaim siap masuk pasar karbon (carbon credit). Di sektor energi, Bali mencatatkan sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik, dan 302 unit SPKLU. Pemerintah Provinsi Bali bahkan membuka peluang investasi pembangunan PLTS skala besar hingga 300 MWp pada tahap awal, dengan target jangka panjang mencapai 700 hingga 1.200 MWp.
Selain energi, Bali mengandalkan potensi blue carbon dari 2.330 hektare mangrove dan 1.307 hektare padang lamun, serta soil carbon dari 52.909 hektare sawah organik (82 persen dari total sawah di Bali). Di sektor kehutanan, kawasan konservasi dan hutan lindung seluas 131.171 hektare disiapkan menjadi modal biodiversity credit.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Koster.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal memberi dukungan. Menurutnya, Bali memiliki kombinasi unik antara regulasi, budaya, dan potensi alam yang siap dipasarkan ke level internasional.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.
Rob menambahkan bahwa ICCBA siap menjembatani Bali dengan berbagai investor global agar potensi ini terwujud secara riil.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.
Pemaparan manis soal potensi ekonomi hijau bernilai triliunan rupiah ini berbanding terbalik dengan fakta empiris yang dihadapi Bali. Klaim aset ekologis di atas kertas dinilai kontraproduktif jika pemerintah membiarkan laju alih fungsi lahan terus terperosok tanpa kendali.
Ancaman terbesar terhadap skema soil carbon dan biodiversity credit di Bali seperti laju alih fungsi lahan produktif dan jalur hijau yang kian masif. Setiap tahun, ratusan hektare sawah dan kawasan resapan air tergerus pembangunan akomodasi pariwisata, vila, serta fasilitas komersial. Membanggakan potensi 52.909 hektare sawah organik dan kawasan konservasi menjadi sebuah ironi ketika benteng hukum tata ruang dikhawatirkan diabaikan demi investasi.
Di sisi lain, target pembangunan PLTS hingga 1.200 MWp juga terlampau ambisius mengingat kapasitas terpasang eksisting saat ini baru menyentuh 45 MWp. Tanpa pembenahan ketat pada regulasi interkoneksi jaringan listrik dan kepastian skema pembelian energi, target tersebut berpotensi hanya menjadi pemanis dalam presentasi investasi.
Petani di lapangan juga masih dihadapkan pada minimnya insentif, tingginya biaya sertifikasi organik, dan sulitnya akses pasar yang sehat. (fa)
