“Di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, ironi berjalan lebih cepat daripada prosedur ”
FAKTA — Barangkali Sungai Batanghari sedang berusaha mencetak rekor dunia. Di saat negara-negara lain berlomba menjaga kualitas air sungai, sungai terbesar di Sumatera itu justru berhasil memelihara kadar merkuri hingga mencapai 5,1 mg/L, atau sekitar 5.000 kali di atas ambang baku mutu.
Jika prestasi lingkungan memiliki podium, mungkin Batanghari sudah berdiri di sana sambil membawa medali emas hasil tambang ilegal.
Temuan itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat. Namun seperti banyak kabar buruk di negeri yang gemar melupakan, angka tersebut hanya sebentar menjadi berita sebelum tenggelam bersama lumpur dan tailing.
“Ini bukan lagi alarm. Alarmnya sudah lamadi rusak,” kata Direktur Walhi Sumbar, Tommy Adam, kepada wartawan.
Menurut Tommy, sepanjang 2001 hingga 2025, Sumatera Barat kehilangan sekitar 320 ribu hektare hutan primer. Pada 2025 saja, sekitar 15 ribu hektare menghilang.
Hutan-hutan itu tampaknya sedang menjalani program transmigrasi massal. Sebagian berubah menjadi lubang tambang, sebagian lagi mengalir ke laut dalam bentuk gelondongan kayu setiap musim banjir.
“Kami menemukan kayu-kayu dari hulu sampai ke pesisir. Itu tanda kerusakan sudah sangat serius,” ujar Tommy.
Namun kerusakan rupanya memiliki kemampuan luar biasa untuk berkamuflase menjadi pemandangan biasa.
Di Kabupaten Sijunjung, misalnya, Walhi menemukan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) hanya sekitar 60 meter dari kantor bupati dan 10 meter dari jalan negara.
Jarak yang begitu dekat membuat publik bertanya-tanya. Apakah tambang itu tidak terlihat? Atau justru terlalu terlihat sampai dianggap bagian dari dekorasi daerah? Seorang warga yang ditemui media Fakta tersenyum pahit ketika ditanya.
“Kalau lubangnya hilang mungkin baru dicari,” katanya.
Negara yang Rajin Menonton
Dalam catatan Walhi, sedikitnya 50 orang meninggal akibat aktivitas tambang ilegal sejak 2012. Sebanyak 48 orang tewas tertimbun, sementara lainnya menjadi korban dalam berbagai insiden terkait. Namun kematian rupanya belum cukup menjadi alasan untuk menghentikan pesta pengerukan bumi.
Negara terlihat seperti penonton setia yang membeli tiket termahal untuk menyaksikan tragedi berlangsung dari kursi paling depan.
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Boy Jerry Even Sembiring, menyebut penegakan hukum selama ini lebih sering menyentuh pekerja lapangan ketimbang aktor utama di balik bisnis tambang ilegal.
“Yang ditangkap biasanya operator kecil. Pemodal besar dan jaringan yang menikmati keuntungan sering kali tidak tersentuh,” katanya.
Boy mengusulkan pendekatan follow the money dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Sebab di negeri ini, uang sering kali lebih lihai bersembunyi dibanding emas yang dicari dari perut bumi.
Merkuri untuk Ibu dan Janin
Masalahnya tidak berhenti di sungai.
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan pencemaran merkuri telah menjelajah melewati batas administrasi.
DAS Batanghari mengalirkannya hingga Jambi, sementara DAS Indragiri membawa warisan serupa ke Riau.
Yang paling rentan adalah perempuan pendulang emas.
“Mereka terpapar merkuri dan sianida setiap hari. Dampaknya bisa sampai pada kesehatan reproduksi dan janin,” kata Uli.
Ironisnya, hingga kini pemerintah belum memiliki data memadai mengenai jumlah warga yang terkontaminasi.
Padahal merkuri tidak pernah meminta izin sebelum masuk ke tubuh manusia.
Ia tidak mengenal batas kabupaten, provinsi, atau periode jabatan.
Tambang di Atas Luka Banjir
Di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, ironi berjalan lebih cepat daripada prosedur.
Pada 1 Desember 2025, banjir menerjang kawasan itu dan menewaskan tiga orang.
Sebulan kemudian, tepat pada 31 Desember, izin tambang andesit untuk PT Dayan Bumiarta terbit. Seolah-olah bencana bukan peringatan, melainkan rekomendasi investasi.
Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang, Bayu Permana, mengatakan masyarakat bahkan tidak mengetahui proses perizinan tersebut.
“Kami baru tahu pada Mei. Padahal izin eksplorasi sudah keluar lebih dulu tanpa pelibatan warga,” ujarnya.
Warga menolak. Mereka masih mengingat banjir bandang 2016 yang merusak ratusan hektare sawah.
Trauma rupanya masih hidup. Hanya saja, dokumen perizinan bergerak lebih cepat daripada ingatan korban.
Republik Lubang
Dari udara, Sumatera Barat mungkin masih tampak hijau. Dari atas meja rapat, laporan pembangunan mungkin masih terlihat rapi.
Tetapi di lapangan, lubang-lubang tambang terus bertambah, sungai berubah warna, hutan menyusut, dan merkuri perlahan memasuki rantai makanan.
Walhi kini melaporkan persoalan tersebut ke Mabes Polri, Komnas HAM, Ombudsman, dan sejumlah kementerian.
Mereka menuntut penegakan hukum, evaluasi izin bermasalah, serta tanggung jawab negara atas pencemaran yang terus meluas.
Sementara itu, Sungai Batanghari tetap mengalir, dengan membawa air yang semakin sulit disebut air. Membawa merkuri yang mungkin suatu hari lebih mudah ditemukan daripada ikan, dan membawa pertanyaan yang belum juga dijawab:
Jika tambang ilegal bisa beroperasi di depan mata, hutan bisa hilang ratusan ribu hektare, puluhan orang bisa mati tertimbun, dan kadar merkuri bisa menembus 5.000 kali ambang batas, lalu sebenarnya siapa yang sedang menambang siapa?
Apakah manusia yang menambang bumi? Atau justru keserakahan yang sedang menambang masa depan Sumatera Barat? (ss)
