FAKTA – Kecamatan Pulau Wetang Maluku Barat Daya adalah salah satu pulau di Babar Barat yang selama ini di jadikan pelabuhan alternatif jika terjadi pancarobah cuaca dimusim Barat dimana penumpang kapal yang membawa masyarakat dari pulau marsela, Dai, Dawelor, Dawera, letwurung Babar timur melakukan perjalanan ke Ambon singga di Herley karena ombak besar di Tepa (pelabuhan utama) pada saat itu belum ada pemekaran dari Maluku tenggara barat (MTB)
dan ketika Pemekaran menjadi Maluku Barat Daya (MBD) Pulau Pulau lainnya tersebut sudah miliki pelabuhan tetapi di pulau Wetang belum ada pelabuhan , katah salah satu tokoh masyarakat di desa herley Julianus Reimialy yang juga sebagai Badan Penasehat Desa (BPD) didampingi mantan Kepala Desa Herley Jermias Jotlely ketika ditemui awak media di Herley pada hari Jumat, 16/5/25 Pukul 15.00 wit.
Jermias pun menambahkan bahwa Pengukuran Dermaga pelabuhan suda sejak tahun 2015 , saya ikut dalam pengukuran untuk area pembangunan baik bangunan kantor maupun dermaga yang dibangun sudah ada patok batas tanah yang sudah disiapkan bahkan beberapa tiang pancang suda di antar namun sampai hari ini belum ada tanda kapan di bangun apakah karena belum ada anggarannya ataukah ada kendala lain yang menyebabkan belum terlealisir.
Ulis pun menambahkan saya selaku tokoh adat pemilik tanah sebagai ketua mataruma Anemnema minta agar pemerintah punya kepedulian sebagai pemilik hak ulayat karena tanah ini mempunyai nilai sejarah pertumpahan darah namun untuk kepentingan umum maka kami tidak keberatan namun pihak pemerintah dapat memberikan uang sirih pinang dalam bentuk sewa tanah jangkah panjang sehingga Anak cucu kami yang hidup dengan hasil Laut dan darat yg digunakan pemerintah bisa hidup apalagi persiapan adanya Proyek Migas Abadi Block Masela tentu banyak dibangun akses perusahaan di pulau pulau sekitarnya termasuk kami di pulau ini tuturnya.
Setelah awak media konfirmasi dengan PlT. Sekda MBD Drs. Daud Rt. Yang juga menjabat Kadis Dukcapil MBD membenarkan bahwa jembatan tersebut adalah Anggaran APBN yang sudah di programkan nanti ditahun 2026
harapannya pemerintah pusat dapat mendengar keluhan Masyarakat yang ada di pulau wetang sehingga mereka tidak lagi menyeberang laut ke pelabuhan Tepa dan perputaran ekonomi dapat dirasakan di kecamatan tersebut,” pungkasnya. (Jon)
