Kementerian UMKM menyiapkan pelaku usaha terdampak bencana di Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat untuk bertemu calon pembeli, BUMN, asosiasi, dan offtaker.
Padang Pariaman, majalahfakta.id — Bencana belum selesai ketika air surut dan kerusakan fisik mulai dibenahi. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), persoalan berikutnya justru bagaimana menghidupkan kembali produksi, menemukan pasar, dan menjaga arus pendapatan. Sebanyak 190 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat kini disiapkan untuk menembus kembali rantai pasar melalui program pemulihan usaha yang digagas Kementerian UMKM.
Sebanyak 190 pelaku UMKM mengikuti Pra-Business Matching dan Pembekalan Program Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Aula Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, Selasa, 6 Oktober 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian UMKM RI itu dibuka Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis. Hadir Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM RI Astri Harny Tresnasari, jajaran kementerian, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, serta pelaku UMKM.
Program digelar secara hibrida. Dari total peserta, 85 pelaku UMKM berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dan 15 dari Kota Pariaman yang hadir langsung. Adapun 90 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
Program tersebut diarahkan bukan semata untuk mengembalikan pelaku usaha ke kondisi sebelum bencana. Pemerintah ingin mendorong UMKM terdampak agar memiliki akses pasar yang lebih kuat dan mampu meningkatkan skala usahanya.
John Kenedy Azis mengatakan bencana memberikan dampak berlapis terhadap pelaku usaha. Kerusakan tidak hanya menyentuh tempat usaha dan sarana produksi, tetapi juga dapat memutus rantai pasok, distribusi, akses pasar hingga hubungan dengan konsumen.
“Bencana tidak hanya merusak sarana dan prasarana usaha, tetapi juga mengganggu produksi, rantai pasok, distribusi, akses pasar, hingga hubungan usaha dengan konsumen,” ujar John.
Menurut John, karena itu pemulihan UMKM harus dirancang lebih jauh daripada sekadar bantuan untuk mengembalikan kegiatan produksi. Pelaku usaha harus didorong agar mampu bangkit, berkembang, memperluas pasar, dan naik kelas.
Pra-Business Matching menjadi tahap awal sebelum pelaku UMKM dipertemukan dengan calon mitra bisnis. Dalam skema tersebut, pelaku usaha akan disiapkan untuk berhadapan dengan usaha besar, badan usaha milik negara, asosiasi, hingga calon offtaker.
John meminta peserta memanfaatkan pembekalan tersebut untuk memperbaiki kualitas produk, melengkapi legalitas usaha, serta memastikan kemampuan produksi mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Pemerintah daerah, kata dia, dapat membuka akses dan memfasilitasi pertemuan bisnis. Namun, kesinambungan usaha tetap bergantung pada kemampuan pelaku UMKM mengelola peluang tersebut.
“Kami memfasilitasi dan membuka akses. Namun untuk berkembang dan maju, tentu harus dibarengi dengan kemauan serta kerja keras dari pelaku usahanya sendiri,” ujar John.
John menggunakan keberhasilan produk kriya Padang Pariaman di tingkat nasional sebagai contoh. Sulaman Kapalo Samek dan Kampia Siriah menjadi produk unggulan daerah yang meraih penghargaan dalam KriyaNusa 2026 di Jakarta.
Prestasi tersebut, menurut dia, menunjukkan produk yang lahir dari tangan masyarakat daerah memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas jika dikelola secara serius.
“Prestasi itu membuktikan bahwa produk UMKM Padang Pariaman mampu bersaing di tingkat nasional,” sebut dia.
Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM RI Astri Harny Tresnasari mengatakan pembekalan tersebut akan dilanjutkan dengan proses identifikasi dan kurasi.
Tidak semua peserta otomatis masuk ke tahap Business Matching. Pemerintah akan menilai kesiapan masing-masing UMKM berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari potensi produk, kapasitas produksi, kualitas dan konsistensi produk, legalitas, hingga kemampuan memenuhi permintaan pasar.
Komitmen menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan juga menjadi pertimbangan penting.
Setelah proses kurasi, UMKM yang dinilai siap akan dipertemukan dengan calon pembeli dan mitra usaha dalam Business Matching yang dijadwalkan pada 4-5 November 2026.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum seremonial. Pelaku usaha ditargetkan memperoleh akses langsung kepada pembeli, BUMN, asosiasi, dan offtaker potensial yang dapat membuka kontrak atau jaringan pemasaran baru.
“Kami berharap melalui program ini UMKM tidak hanya pulih, tetapi juga mampu memperluas jaringan usaha, meningkatkan omzet, dan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Astri Harny Tresnasari.
Bagi UMKM yang baru saja menghadapi tekanan akibat bencana, tahapan tersebut menjadi ujian berikutnya. Pemulihan tidak cukup diukur dari kembali berproduksinya sebuah usaha, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan kualitas, memenuhi permintaan, dan mendapatkan pasar yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kementerian UMKM berharap program tersebut menjadi jembatan dari fase pemulihan menuju ekspansi usaha. Jika tahapan kurasi dan Business Matching berjalan efektif, UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat tidak hanya kembali hidup, tetapi memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar setelah melewati krisis. (SS)
