Oleh: Reni Asita
Demokrasi selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika pada masa lalu ruang demokrasi identic dengan Gedung parlemen, ruang-ruang diskusi, surat kabar, dan mimbar-mimbar public, kini Sebagian besar percakapan demokrasi telah berpindah keruang digital. Telepon genggam yang berada ditangan hamper setiap waktu telah menjadi ruang baru untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, membangun gerakan sosial, sekaligus membentuk persepsi public.
Perubahan tersebut membawa harapan sekaligus tantangan. Teknologi digital telah membuat demokrasi menjadi lebih terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan harapan tanpa harus menunggu ruang formal. Informasi tentang kebijakan pemerintah dapat diakses dengan cepat. Kritik terhadap pejabat public bisa disampaikan secara langsung. Kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh perhatian media konvensional kini dapat membangun ruangannya sendiri melalui media sosial.
Namun, di balik kemudahan tersebut, demokrasi juga menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Kita hidup dalam era ketika informasi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk memeriksanya. Satu informasi yang belum tentu benar dapat menyebar keribuan bahkan jutaan orang hanya dalam bwaktu singkat. Pada saat yang sama, klarifikasi sering datang ketika opini sudah terbentuk dan di sinilah tantangan demokrsi di era disrupsi menjadi semakin menyala.
Demokrasi dan Banjir Informasi
Dalam demokrasi, informasi memiliki posisi yang sangat penting. Masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk memahami persoalan publik, menilai kebijakan, serta menentukan sikap. Namun, banyaknya informasi tidak otomatis membuat Masyarakat menjadi lebih terinformasi. Justru sebaliknya, banjir informasi dapat membuat Masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, opini, propaganda, sindiran, dan informasi palsu.
Persoalannya semakin rumit karena media sosial bekerja dengan logika perhatian. Konten yang mengejutkan, kontroversial, emosional, atau memancing kemarahan sering kali lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingankan informasi yang disampaikan secara tenang dan mendalam. Akibatnya, ruang public dapat dipenuhi informasi yang paling menarik perhatian dan bukan tentang informasi yang penting dan sedang dibutuhkan masyarakat.
Sebuah judul provokatif dapat lebih banyak dibaca daripadalaporan yang menjelaskan persoalan secara menyeluruh. Potongan video berdurasi beberapa detik dapat membentuk persepsi terhadap seseorang tanpa memperlihatkan konteks peristiwa secara utuh. Pernyataan yang sebenarnya memiliki konteks tertentu dapat dipotong dan disebarkan seolah-olah memiliki makna yang berbeda. Situasi semacam ini sangat berbahya bagi demokrasi karena Keputusan public membutuhkan masyarakat yang mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang dapat menyesatkan. Demokrasi tidak akan berjalan sehat jika masyarakat mengambil sikap berdasarkan informasi yang tidak valid.
Algoritma dan Ruang Gema
Tantangan lain datang dari algoritma media sosial. Algoritma dirancang untuk menyajikan konten yang dianggap relevan dengan minat dan perilaku pengguna. Di satu sisi, algoritma dapat membuat seseorang menemukan informasi yang serupa.
Seseorang yang sering melihat konten dengan pandangan tertentu akan cenderung mendapatkan lebih banyak konten yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya , terbentuk apa yang sering disebut sebagai ruang gema atau echo chamber. Dalam ruang semacam itu, seseorang dapat merasa bahwa pandangannya merupakan pandangan mayoritas karena hamper semua informasi yang muncul di hadapannya mendukung pandangan tersebut. Pendapat yang berbeda justru dianggap aneh, salah, atau bahkan berbahaya. Padahal, demokrasi membutuhkan perbedaan.
Demokrasi tidak berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Demokrasi justru hadir karena masyarakat memiliki kepentingan, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut kemudian dikelola melalui dialog, musyawarah, mekanisme hukum, dan institusi demokratis.
Ketika perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan, kualitas demokrasi ikut terancam. Perdebatan politik yang seharusnya membahas program dan gagasan dapat berubah menjadi serangan terhadap identitas pribadi. Kritik terhadap kebijakan berubah menjadi kebencian terhadap kelompok. Pada akhirnya, masyarakat tidak lagi sibuk membahas apa yang benar, melainkan siapa yang harus dianggap salah.
Ketika Teknologi Mengubah Cara Politik
Berlangsung Disrupsi digital juga mengubah cara komunikasi politik berlangsung. Jika dahulu komunikasi politik banyak bergantung pada pidato, iklan, pemberitaan media, dan pertemuan langsung, kini pesan politik dapat disebarkan melalui video pendek, komentar, siaran langsung, dan berbagai bentuk konten digital.
Perubahan ini sebenarnya dapat memperluas partisipasi masyarakat. Politik menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan isu dan tokoh publik.
Namun, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan. Politik yang berlangsung diruang digital dapat terdorong menjadi semakin berorientasi pada popularitas dan perhatian. Pesan yang sederhana dan emosional lebih mudah dikonsumsi daripada penjelasan mengenai kebijaksanaan yang kompleks.
Akibatnya, ada resiko bahwa persoalan publik yang sebenarnya rumit, dipaksa menjadi sekedar pertentangan hitam dan putih. Padahal, kebijakan public hamper selalu memiliki konsekuensi yang besar. Sebuah kebijakan mungkin memberikan manfaat bagi Sebagian kelompok tetapi menghadirkan tantangan bagi kelompok lain. Karena itu, masyarakat membutuhkan diskusi yang lebih mendalam daripada sekedar slogan singkat atau sebuah potongan video. Demokrasi membutuhkan ruang untuk menjelaskan kompleksitas tersebut.
Ancaman Baru: Kecerdasaan Buatan
Kehadiran kecerdasan buatan menambah dimensi baru dalam persoalan demokrasi. AI dapat membantu masyarakat memperoleh informasi, menganalisa data, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses terhadap pengetahuan. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari kenyataannya.
Gambar dapat dibuat seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suara dapat direkayasa, Video dapat dimanipulasi, dan teks dapat diproduksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Perkembangan tersebut membuat masyarakat menghadapi tantangan baru, tidak semua hal terlihat nyata di layar atau media sosial benar-benar terjadi di dunia nyata. Dalam situasi seperti ini, kemampuan memeriksa informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat tidak bnoleh menjadikan tampilan visual sebagai satu-satunya dasar untuk mempercayai sebuah informasi. Sebagai masyarakat kita harus mencari sumber informasinya, konteks, tanggal, bukti pendukung, serta kredibilitas pihak yang menyebarkan porlu diperiksa.jika tidak, demokrasi dapat menjadi rentan terhadap manipulasi berbasis teknologi.
Literasi Digital sebagai Fondasi Demokrasi
Salah satu kebutuhan paling mendesak dalam demokrasi di era disrupsi adalah penguatan literasi digital. Literasi digital tidak cukup hanya berarti mampu menggunakan media sosial atau mengoperasikan perangkat teknologi. Literasi digital berarti mampu berpikir kritis ketika berhadapan dengan informasi. Masyarakat perlu membiasakan diri bertanya, dari mana informasi ini berasala? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah ada sumber lain yang menginformasikan? Apakah informasi tersebut disajikan secara lengkap? Apakah judulnya sesuai dengan isi? Apakah ada kepentingan tertentu dibalik penyebaran? Kebiasaan sederhana semacam itu dapat menjadi benteng penting bagi demokrasi.
Di lingkungan pendidikan, kemampuan berpikir kritis juga perlu mendapat perhatian lebih besar. Anak muda tidak hanya perlu diajarkan bagaimana cara mencari informasi, tetapi juga bagaimana mengevaluasi informasi. Mereka perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang viral merupakan fakta dan tidak semua informasi yang sesuai dengan kenyakinan pribadu otomatis benar. Kemampuan untuk berkata “saya belum tahu” juga merupakan bagian demokrasi.
Tanggung Jawab Media dan Negara
Dalam menghadapi era disrupsi, tanggung jawab tidak hanya berada ditangan masyarakat. Media massa memiliki peran penting dalam menjaga kualitas euang publik. Di Tengah persaingan mendapatkan perhatian, media perlu tetap menjadikan verifiksi sebagai fondasi jurnalisme. Kecepatan memang penting, tetapi ketepatan jauh lebih penting ketika informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.
Media massa juga memiliki tugas untuk membeeikan konteks. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi dan apa dampaknya. Di sisi lain,negara memiliki tanggung jawab menciptakan ruang digital yang aman tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Upaya menghadapi disinformasi, manipulasi digital, dan penyalahgunaan teknologi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan kepastian hukum.
Regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan informasi yang merugikan orang lain tanpa dasar. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi semakin penting di era digital.
Menjaga Demokrasi, Menjaga Akal Sehat
Pada akhirnya, disrupsi bukanlah musuh demokrasi. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas partisipasi, memperkuat transparasi, dan mendekatkan masyarakat dengan proses pemerintahan. Namun, teknologi juga dapat digunakan untuk menyebarkan manipulasi, memperkuat polarisasi, dan membentuk persepsi public secara tidak sehat.
Karena itu, persoalan utama demokrasi di era disrupsi bukan semata-mata terletak pada perkembangan teknologi, tetapi pada kemampuan manusia menggunkannya secara bertanggung jawab. Kita membutuhkan massyarakat yang tidak mudah percaya hanya karena sebuah informasi viral. Kita membutuhkan ruang publik yang tidak mengagnggap perbedaan sebagai ancaman. Kita membutuhkan media yang tetap berpegang pada verifikasi. Kita membutuhkan institusi yang transapran dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan yang paling penting adalah, kita membutuhkan budaya demokrasi yang menghargai dialog.
Demokrasi yang sehat tidak ditandai dengan ketiadaan konflik. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar yang menjadi persoalan adalah bagiamana perbedaan tersebut dikelola. Di Tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum membagikan sesuatu mungkin terlihat sederhana. Namun, kebisaan sederhana tersebut memiliki makna besar bagi kehidupan demokrasi. Sebab, demokarsi bukan hanya tentang hak untuk berbicara. Demokrasi juga tentang tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang kita bicarakan memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.
Di era ketika teknologi mampu membuat informasi menyebar dalam hitungan detik, menjaga demokrasi berarti menjaga kemampuan manusia untuk berpikir sebelum percaya, memeriksa sebelum menyebarkan, dan berdialog sebelum menghakimi.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang kita miliki, tetapi juga oleh kedewasaan kita dalam menggunakannya.
*) Penulis merupakan mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, Prodi Ilmu Komunikasi
