Majalahfakta.id – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan apresiasi kepada Fraksi-fraksi DPRD Badung telah menjalankan konstitusinya dengan baik. Secara prinsip juga telah menerima serta menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi Perda Badung.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih setulus-tulusnya kepada DPRD Badung khususnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede, telah melaksanakan tugas konstitusinya,” jelas Bupati saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung di ruang utama Gosana Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Jumat (09/7/2021).
Baca Juga : Pelaksanaan APBD 2020, DPRD Kabupaten Mojokerto Setujui Pertanggung-jawaban Bupati
Rapat paripurna agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua buah Ranperda. Rapat Paripurna berlangsung secara virtual dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Sidang diikuti anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa beserta Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab. Badung.
Bupati menjelaskan, berkaitan dengan penyampaian Fraksi Badung Gede menginginkan pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan Badung dari bantuan Pemerintah Pusat. Disampaikan, jenis bantuan pemerintah pusat dapat diberikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di desa yaitu dana bagi hasil. Selanjutnya ada DAU, DAK fisik dan non fisik, DID, dana desa, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan.
“Sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan semua OPD sudah berproses, bagaimana kita dapat memenuhi kewajiban daripada OPD dalam urusan masyarakat di Badung. Saya kira itu sangat bagus sekali, untuk masukan sangat luar biasa,” jelasnya.
Baca Juga : Hoaks, Beredar Pesan Singkat Wabup Mojokerto Gus Barra Minta Donasi
Dibagian lain disebutkan, mengenai dana DAU dari pusat, sebelum pandemi celah fiskal Badung negatif. Dan sekarang kita sudah mohon kepada pemerintah pusat untuk melihat realisasi anggaran 2020 dan 2021. Mudah-mudahan masalah DAU sesuai regulasi semestinya adalah tanggungjawab pusat untuk memberikan pendapatan gaji kepada pegawai khususnya PNS.
“Karena kami di Kabupaten Badung sebetulnya membutuhkan 717 M untuk gaji PNS, namun diberikan 300 M. Mudah-mudahan dengan adanya celah fiskal positif ini kita bisa mendapatkan tambahan itu. Kami sudah sampaikan secara riil, astungkara kedepan kita segera pulih, meskipun nanti kita tidak mendapatkan kita tidak masalah, yang penting kita bisa memulihkan ekonomi di wilayah Badung,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyebutkan, dari rapat paripurna ini, dari tiga Fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, semuanya memberikan kritik-kritik yang konstruktif.
Dikatakan, dalam pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik dengan bukti diraihnya opini WTP. Artinya pemerintah telah melaksanakan mandatorinya sebagai pemerintah daerah yang diamanatkan undang-undang.
Baca Juga : Surabaya Gelar Vaksinasi Anak 12 Tahun, Syarat Ini Perlu Dilengkapi
Anggaran pendidikan sudah dialokasikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan dalam RPJMD Semesta Berencana dan APBD diharapkan pemerintah terus menggali potensi pendapatan daerah diluar PHR, mengoptimalkan pajak-pajak daerah dan mengoptimalkan penagihan piutang pajak. Sehingga RPJMD yang melanjutkan kebahagiaan untuk masyarakat Badung ini akan dapat tercapai.
Selain itu ada yang menarik disampaikan dalam pemandangan umum fraksi tadi yaitu wabah Covid-19 menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Selain penanganan covid, di sisi ekonomi masyarakat juga diharapkan dapat dicarikan solusinya, sehingga tetap berjalan dan bangkit.
“Ini adalah PR besar yang harus dijabarkan pemerintah. Tapi saya percaya berkat kerja keras bersama, Bupati dan DPRD akan tetap mencarikan formulasi yang tepat bagaimana caranya di masa covid ini ekonomi akan tetap berjalan baik,” pungkas Putu Parwata. (ren/hms)
