Jakarta, majalahfakta.id – Pemerintah memperkuat pengawasan di wilayah maritim Indonesia melalui sinergi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Acara diadakan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Penguatan kerja sama tersebut mengemuka dalam dialog interaktif yang menghadirkan Analis Keimigrasian Ahli Madya Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Sjachril dan Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM.
Kolaborasi kedua instansi dinilai penting untuk merespons berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aktivitas warga negara asing (WNA) dan praktik penangkapan ikan secara ilegal atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Sjachril mengatakan pengawasan keimigrasian di kawasan maritim tidak cukup hanya dilakukan di pelabuhan-pelabuhan resmi. Pengawasan juga perlu menjangkau wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, termasuk jalur masuk tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.
“Pengawasan keimigrasian di wilayah maritim membutuhkan kolaborasi erat. Kami memastikan bahwa setiap orang asing yang beraktivitas di perairan Indonesia memiliki dokumen yang sah dan menaati aturan hukum yang berlaku,” ujar Sjachril.
Menurut dia, pengawasan terhadap lalu lintas orang menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan kawasan maritim. Terlebih, wilayah pesisir dan pulau-pulau luar memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Saksono mengatakan perlunya perlindungan terhadap sumber daya kelautan Indonesia dari praktik pencurian ikan yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini, dukungan Ditjen Imigrasi diperlukan ketika penindakan melibatkan kapal maupun anak buah kapal (ABK) asing.
“PSDKP berada di garda terdepan pengawasan laut. Dengan dukungan keimigrasian, proses penindakan terhadap kapal asing dan penanganan ABK yang tertangkap tangan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan sesuai prosedur hukum,” kata Saksono
Sinergi Imigrasi dan PSDKP diharapkan membuat pengawasan wilayah laut Indonesia semakin kuat. Selain mendukung penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara, langkah tersebut juga diarahkan untuk melindungi ekosistem laut serta keberlangsungan kesejahteraan nelayan lokal. (Dina)
