Pemkab Padang Pariaman membawa sejumlah agenda infrastruktur strategis ke Kementerian Pekerjaan Umum, dari kompensasi lahan terdampak tol hingga pembangunan jalur dua jalan nasional Lubuk Alung–Sicincin.
Jakarta, majalahfakta.id — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membawa daftar panjang kebutuhan infrastruktur ke pemerintah pusat. Salah satu yang didorong adalah pembangunan jalur dua jalan nasional Lubuk Alung–Sicincin, khususnya ruas Tapakis–Puncak Kiambang, yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, John didampingi Kepala Dinas PUPR Padang Pariaman El Abdes Marsyam. Audiensi dihadiri Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan dan Pelaksana Tugas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Erna Wijayanti.
Selain pembangunan jalur dua Lubuk Alung–Sicincin, Pemkab Padang Pariaman mengusulkan sejumlah agenda infrastruktur lain yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemulihan daerah.
Dorong Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana
Salah satu agenda yang dibawa ke Ditjen Bina Marga adalah usulan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana menjadi persoalan penting karena jalan dan jembatan merupakan jalur utama mobilitas warga, distribusi barang, serta akses menuju pusat pelayanan publik.
Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur tersebut sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak terganggu dalam jangka panjang.
Dalam audiensi itu, John juga menyampaikan persoalan kompensasi lahan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terdampak pembangunan jalan tol.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas tidak hanya menyangkut pembangunan fisik jalan, tetapi juga konsekuensi terhadap aset dan kawasan yang terdampak proyek infrastruktur strategis.
John mengatakan pemerintah daerah siap melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai usulan tersebut.
“Harapan kita, usulan yang kita sampaikan ini mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap melengkapi data dan dokumen yang diperlukan,” ujar John.
Jalur Dua Lubuk Alung–Sicincin Jadi Perhatian
Dari sejumlah usulan tersebut, pembangunan jalur dua jalan nasional Lubuk Alung–Sicincin, terutama segmen Tapakis–Puncak Kiambang, menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan kapasitas dan konektivitas jaringan jalan nasional di Padang Pariaman.
Peningkatan kapasitas ruas jalan tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
Bagi daerah yang menjadi salah satu simpul pergerakan menuju kawasan Padang dan wilayah hinterland Sumatera Barat, konektivitas jalan memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, usulan pembangunan tetap harus melalui tahapan perencanaan, pengkajian teknis, penyesuaian program, serta ketersediaan anggaran pemerintah pusat.
Jajaran Ditjen Bina Marga menyambut penyampaian aspirasi Pemkab Padang Pariaman. Berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dan kajian sesuai kewenangan, perencanaan, serta ketentuan yang berlaku.
Plt. Direktur SSPJJ Erna Wijayanti menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pembangunan jalan dan jembatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemkab Padang Pariaman Kejar Dukungan Pusat
John mengatakan Pemkab Padang Pariaman akan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan percepatan pembangunan sekaligus pemulihan infrastruktur daerah.
Menurut dia, pemerintah kabupaten tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang membutuhkan dukungan lintas kewenangan dan sumber pembiayaan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman terus bergerak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata John.
Ia mengatakan sinergi dengan pemerintah pusat diperlukan agar peluang dukungan pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting. Kita ingin setiap peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat kemajuan Padang Pariaman,” ujarnya.
Bagi Padang Pariaman, agenda pembangunan jalan dan jembatan kini tidak hanya berkaitan dengan membuka akses baru. Infrastruktur juga menjadi bagian dari strategi pemulihan pascabencana, memperkuat konektivitas antarkawasan, serta menjaga kelancaran pergerakan ekonomi masyarakat.
Usulan yang kini dibawa ke Ditjen Bina Marga selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian teknis, kewenangan pemerintah pusat, kesiapan dokumen, serta proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, audiensi tersebut menjadi tahap awal bagi Pemkab Padang Pariaman untuk mendorong sejumlah proyek infrastruktur masuk dalam pembahasan pemerintah pusat. (SS)
