Gladi gempa dan tsunami di Kota Pariaman menguji kesiapan 1.200 peserta sekaligus menemukan sejumlah celah: waktu evakuasi masih 30–40 menit, komunikasi lintas daerah belum optimal, dan sistem rujukan rumah sakit perlu dibenahi.
Pariaman, majalahfakta.id — Sirene meraung di Kota Pariaman pada Rabu pagi, 30 September 2026. Ribuan peserta bergerak menyusuri jalur evakuasi setelah skenario gempa berkekuatan 8,8 skala Richter dinyatakan terjadi. Ancaman tsunami menjadi alasan mereka harus bergerak cepat meninggalkan kawasan rawan.
Namun, latihan tersebut justru memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Salah satu catatan paling serius adalah waktu evakuasi masyarakat dari kawasan pantai yang masih mencapai sekitar 30 hingga 40 menit.
Temuan itu muncul dalam Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Provinsi Sumatera Barat 2026 yang digelar dengan format Field Training Exercise (FTX) di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Aia Utara, Kota Pariaman.
Sekitar 1.200 orang mengikuti gladi tersebut. Mereka berasal dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, PMI, instansi teknis, organisasi kemanusiaan, relawan, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat hingga pelajar.
Latihan dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. Skenario tidak hanya menguji proses evakuasi, tetapi juga penanganan korban, pencarian dan penyelamatan, pengelolaan posko, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pemulihan hingga keberlangsungan sektor pendidikan.
Di balik simulasi tersebut, sejumlah kelemahan sistem kesiapsiagaan justru terlihat.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menyoroti waktu evakuasi yang masih berada pada kisaran 30–40 menit.
Menurut dia, kecepatan menjadi faktor krusial bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tsunami. Warga harus mengetahui jalur evakuasi dan lokasi aman jauh sebelum gempa terjadi.
“Kalau gempa dan tsunami yang terjadi, di atas 8 kilometer itu kecepatannya sama dengan pesawat. Jadi tidak bisa jalan dan lari-lari kecil, harus berlari,” ujar Rustian.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat tidak sekadar mengetahui bahwa jalur evakuasi tersedia, tetapi benar-benar memahami jalur yang harus digunakan dan titik akhir yang dituju.
“Pastikan jalur evakuasinya di mana. Dan tempat evakuasinya di mana,” katanya.
Menurut Rustian, ketidakjelasan jalur dapat menimbulkan masalah baru ketika ribuan warga bergerak secara bersamaan. Arus evakuasi berpotensi bertemu di satu titik sehingga menghambat pergerakan masyarakat maupun operasi penyelamatan.
Catatan tersebut menjadi penting bagi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dengan potensi ancaman tsunami.
Rustian juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menjadikan dokumen rencana kontingensi sebagai sekadar dokumen administratif.
Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala dan dipahami oleh seluruh unsur yang akan terlibat ketika bencana terjadi.
Sumatera Barat terdiri atas 19 kabupaten dan kota. Dalam pemaparannya, Rustian menyebut delapan daerah berada pada indeks risiko bencana tinggi, sedangkan 11 daerah lainnya berada dalam kategori risiko sedang.
“Rencana kontingensi yang ada di setiap kabupaten kota ini betul-betul harus bisa di-update, jangan hanya ada saja,” ujar Rustian.
Artinya, kesiapsiagaan tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen. Ketika gempa dan tsunami terjadi, setiap unsur harus mengetahui peran masing-masing, mekanisme koordinasi, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta mekanisme pelayanan korban.
Persoalan lain yang menjadi perhatian BNPB adalah sistem rujukan kesehatan ketika gempa besar dan tsunami terjadi.
Rustian mengingatkan rumah sakit yang berada di kawasan rawan tidak otomatis dapat dijadikan fasilitas rujukan. Fasilitas kesehatan tersebut juga berpotensi mengalami dampak bencana.
“Jadi jangan terjadi di sini, rujukannya ke rumah sakit yang berada di zona terdampak. Tidak boleh. Silakan cari yang aman,” tegasnya.
Karena itu, Dinas Kesehatan diminta memetakan sejak awal rumah sakit yang berada di kawasan aman dan memiliki kapasitas untuk menerima korban apabila terjadi bencana besar.
Pemetaan tersebut menjadi bagian penting dari sistem respons darurat. Jika rumah sakit rujukan ikut terdampak, sistem pelayanan kesehatan berpotensi mengalami gangguan justru ketika jumlah korban membutuhkan penanganan dalam skala besar.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan seluruh temuan dalam gladi harus menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Menurut dia, kesiapsiagaan bencana bukan kegiatan seremonial yang selesai setelah simulasi berakhir.
“Melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu wajib hukumnya. Kesiapsiagaan ini krusial agar risiko bencana, potensi korban jiwa, hingga tingkat kerusakan dapat ditekan sekecil mungkin,” kata Mahyeldi.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendokumentasikan persoalan yang ditemukan selama gladi. Setiap persoalan harus memiliki tindak lanjut, termasuk dukungan anggaran agar evaluasi tidak berhenti sebagai catatan.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi, jangan menunggu sirine berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Bencana mungkin tidak dapat kita hindari, tetapi risikonya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan dari sekarang,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun menjadi budaya masyarakat, bukan hanya program pemerintah.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan latihan kebencanaan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Menurut Yota, manusia tidak dapat mengendalikan kehendak alam, tetapi dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi dampak ketika bencana terjadi.
“Kita tidak bisa mencegah alam berkehendak, tetapi kita bisa menyiapkan diri untuk mengurangi dampaknya,” kata Yota.
Ia menyebut simulasi sebagai sarana untuk membangun refleks masyarakat. Dengan latihan berulang, warga diharapkan mengetahui arah evakuasi dan tidak kehilangan waktu akibat kepanikan ketika bencana sesungguhnya terjadi.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat,” ujarnya.
Yota mengajak masyarakat menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan melalui semangat “Siap untuk Selamat.”
Gladi tersebut sekaligus menjadi momentum mengenang gempa Sumatera Barat 2009 serta satu abad gempa Padang Panjang.
Namun, keberhasilan latihan tidak berhenti ketika seluruh peserta kembali dari titik evakuasi. Ukuran sebenarnya berada pada tindak lanjut setelah gladi.
Apakah waktu evakuasi 30–40 menit dapat dipangkas? Apakah jalur evakuasi benar-benar dipahami warga? Apakah komunikasi lintas kabupaten dan kota dapat berjalan ketika jaringan terganggu? Dan apakah fasilitas kesehatan yang aman telah disiapkan sebagai rujukan?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pekerjaan rumah Sumatera Barat sebelum gempa dan tsunami yang sesungguhnya datang tanpa aba-aba. (SS)
