FAKTA – Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman untuk mengevaluasi arah pembangunan dan efektivitas penggunaan uang rakyat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, Selasa, 9 Juni 2026, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sorotan utama tertuju pada kualitas perencanaan pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efektivitas program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wira Satria dan Firman. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Penjabat Sekretaris Daerah Hendraswara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Paripurna tersebut menjadi forum strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya mengandalkan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut fraksi tersebut, kualitas perencanaan dan dampak nyata program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan.
Fraksi Gerindra, mengatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilihat secara lebih komprehensif. Ia menilai pemerintah daerah harus memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga.
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berpedoman pada hasil audit BPK semata, tetapi juga harus tercermin dari kualitas perencanaan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar jubir dalam sidang paripurna.
Menurut Fraksi Gerindra, APBD sejatinya merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, alokasi anggaran perlu diarahkan secara lebih fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Fraksi tersebut juga menyoroti aspek belanja daerah yang dinilai perlu semakin diarahkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang produktif.
“Setiap anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Belanja pemerintah tidak boleh sekadar terserap secara administratif, tetapi harus mampu menghasilkan output dan outcome yang dirasakan masyarakat,” sebut dia.
Selain menyoroti efektivitas belanja daerah, pembahasan pertanggungjawaban APBD juga menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tingkat serapan anggaran, serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
DPRD menilai berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Penguatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
Sejumlah anggota dewan menilai perencanaan yang matang akan menentukan efektivitas pelaksanaan program sekaligus meminimalkan potensi munculnya anggaran yang tidak terserap secara optimal.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui pembahasan yang kritis dan konstruktif, DPRD berharap pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
Di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks, DPRD menegaskan bahwa orientasi utama APBD harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan PAD, serta ketepatan sasaran program pembangunan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman secara berkelanjutan. (SS)
