Desak 45 Anggota Dewan Tandatangani Dukungan RUU Perampasan Aset, GRSM Bermalam di Kantor DPRD Sulbar

Mamuju, majalahfakta.id- Aksi desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Barat.
‎
‎Hal tersebut, Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sulbar Melawan Korupsi dan Selamatkan Demokrasi  (GRSM) menggelar aksi unjuk rasa dengan menduduki hingga massa memutuskan ‎untuk bertahan dan bermalam di kantor DPRD Sulawesi Barat di Mamuju sebagai bentuk protes dan desakan terhadap lembaga legislatif daerah.
‎
‎Dalam aksi tersebut membawa dua isu utama, yaitu :
‎‎1. Mendesak segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.
‎2. Menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Sulawesi Barat.
‎
‎Lanjut, Aksi desakan kepada 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (DPRD Sulbar) untuk menandatangani dukungan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) merupakan bentuk tekanan moral agar wakil rakyat di daerah turut mempercepat pengesahan undang-undang antikorupsi tersebut. 
‎
‎Tuntutan agar seluruh anggota DPRD memberikan tanda tangan dukungan tersebut belum terpenuhi. Bagi massa aksi, dukungan seluruh anggota DPRD Sulbar terhadap RUU Perampasan Aset bukan sekadar persoalan tanda tangan administratif.
‎
‎Hal tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan politik dan moral lembaga perwakilan rakyat terhadap agenda pemberantasan korupsi serta upaya mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.
‎
‎Lebih lanjut kata Amrozi, DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Sulbar kepada pemerintah dan DPR RI.
‎
‎“Kami tidak datang ke DPRD hanya untuk meminta tanda tangan di atas kertas. Kami datang untuk menguji keberpihakan 45 anggota dewan. apakah mereka benar-benar berdiri bersama rakyat dan agenda pemberantasan korupsi, atau justru memilih diam ketika rakyat menuntut keberanian politik,” ujar Amrozi perwakilan massa aksi pada Rabu (26/8/2026).
‎
‎Ia menegaskan bahwa keberadaan mereka di Kantor DPRD Sulbar akan terus dilakukan secara tertib dan konstitusional sampai tuntutan yang dibawa mendapatkan respons yang jelas.
‎
‎Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi resmi dari daerah untuk disampaikan kepada DPR RI di tingkat pusat.
‎
‎Selain persoalan RUU Perampasan Aset, massa juga mengangkat isu “Selamatkan Demokrasi Sulbar” sebagai bentuk kritik terhadap kondisi demokrasi dan representasi politik di daerah.
‎
‎Massa berharap DPRD Sulbar tidak memandang aksi tersebut sebatas demonstrasi jalanan, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap lembaga yang memperoleh mandat dari rakyat.
‎
‎Massa aksi juga menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan memastikan isu pemberantasan korupsi serta demokrasi tidak berhenti sebagai slogan.
‎
‎Selanjutnya Gerakan Rakyat Sulbar Melawan Korupsi dan Selamatkan Demokrasi menegaskan rakyat tidak boleh hanya dipanggil ketika pemilu, tetapi harus didengar ketika memperjuangkan kepentingan publik. (Ammank-007)