.
.
.
Majalahfakta.id – Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa – Bali akan berdampak dan sangat dirasakan mengganggu perekonomian masyarakat.
“Pemerintah harusnya memikirkan masalah perekonomian masyarakat, jika PPKM Darurat ini akan diberlakukan terus menerus untuk menekan covid-19,” kata politisi asal Partai Gerindra, Kamis (22/7/2021).
Baca Juga : Penyaluran Bantuan Paket Sembako di Tiga Kecamatan, Gresik
Masyarakat Jatim, menurut Hadi, sudah waktunya kembali beraktivitas. “Sudah saatnya masyarakat beraktifitas kembali memenuhi kebutuhan ekonominya setelah terpuruk akibat PPKM Darurat dan peningkatan pandemi,” kata Hadi.
Pria yang biasa dipanggil Cak Dedi ini, mengatakan perpanjangan PPKM Darurat secara substansi menunjukan keberhasilan luar biasa. Bahkan, terjadi penurunan drastis bagi pengguna jasa penyeberangan.
”Rata-rata pengguna jasa penyeberangan turun drastis hingga 80 persen. Sekitar 20 persen yang melakukan penyeberangan setiap harinya,” ujarnya didampingi anggota komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah dan Laila Kodriyah.
Baca Juga : Anggaran Operasional Suroboyo Bus, Diminta Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
Pria yang berangkat dari dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) mengatakan, saat melihat langsung di lapangan penerapan PPKM Darurat begitu ketat sekali.
“Sebelum menyeberang dilakukan validasi kelengkapan di terminal Sri Tanjung dan semenjak di berlakukan masa PPKM Darurat sudah kurang lebih 1.300 yang dinyatakan negatif dan 124 dinyatakan positif Covid-19. Ini membuktikan kalau PPKM Darurat berhasil,” jelasnya.
Kebijakan berlaku di Pulau Jawa dan Bali atau lebih tepatnya di lebih dari 100 kota/kabupaten dengan penilaian atau asesmen tertentu. Presiden menjelaskan pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Syaratnya, terjadi tren penurunan kasus virus Corona. (ddk/ren)
