FAKTA – Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Kementerian Perhubungan dalam membangun serta mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan logistik di Pulau Dewata. Langkah strategis ini dinilai menjadi solusi nyata untuk mengalihkan beban distribusi barang dari jalur darat ke jalur laut, yang selama ini menjadi pemicu utama kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan bottleneck di sejumlah ruas jalan utama, khususnya di wilayah Badung.
Pemprov Bali sendiri tengah mendorong optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng sebagai hub utama bongkar muat barang skala besar di Bali Utara, disamping menyiapkan pengembangan jaringan dermaga perintis logistik kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) di titik strategis seperti Jembrana dan Tanah Ampo Karangasem. Keberadaan jaringan tol laut antarwilayah ini dirancang agar angkutan barang dari luar daerah tidak lagi memadati koridor jalan arteri nasional.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa pasokan logistik kini memang tidak boleh lagi sepenuhnya bertumpu pada angkutan jalur darat. Beban berat armada truk peti kemas yang harus melintasi jalur utama dari Pelabuhan Gilimanuk melewati Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, hingga masuk ke pusat ekonomi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terbukti menimbulkan kemacetan harian yang sangat krusial.
“Saya sangat mendukung langkah Pemprov Bali jika saat ini mulai dibangun beberapa pelabuhan logistik laut. Distribusi logistik itu tidak mesti harus selalu lewat jalur darat; sekarang harus dioptimalkan lewat jalur laut. Jadi tidak boleh hanya ada satu pelabuhan terpusat, melainkan harus ada beberapa pelabuhan tambahan di Bali,” ungkap Bupati Badung Adi Arnawa (22/8).
Bupati Adi Arnawa mendorong agar keberadaan pelabuhan logistik maupun dermaga Ro-Ro perintis tersebut nantinya ditempatkan di beberapa titik pesisir yang dinilai paling dekat dengan sentra-sentra distribusi ekonomi daerah.
Dengan demikian, rantai pasok barang kebutuhan masyarakat maupun operasional industri pariwisata bisa disalurkan langsung melalui pelabuhan terdekat dari titik tujuan, sehingga memutus perjalanan angkutan berat yang panjang dan membebani ruas jalan raya.
Ia membayangkan skema distribusi logistik kelak tidak lagi memaksa truk-truk besar bermanuver di jalan raya utama yang padat pemukiman dan wisatawan. Pasokan yang ditujukan untuk wilayah Kabupaten Badung, misalnya, bisa langsung bersandar di dermaga terdekat di area selatan atau pesisir barat, alih-alih harus beriringan panjang dari ujung barat Pulau Bali.
“Untuk di wilayah Badung mungkin nanti bisa dikaji titik mana yang paling cocok dan terdekat. Sehingga nanti orang-orang yang membawa logistik itu tidak perlu semuanya menumpuk di jalur darat. Mereka bisa lewat tol laut, berlabuh, dan membongkar muatan di pelabuhan yang paling dekat dengan titik tujuan. Daripada sekarang mereka harus berjalan jauh dari Gilimanuk, melewati Kabupaten Jembrana, masuk ke Tabanan, lalu tiba di Badung, ini jelas menumpuk beban kemacetan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa mengatakan langkah penyediaan infrastruktur pelabuhan perintis maupun tol laut ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat.
Namun, selaku kepala daerah yang wilayahnya kerap menjadi muara akhir kepadatan transportasi logistik dan pariwisata, Pemkab Badung siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran ekosistem transportasi di Pulau Bali. (fa)
