Daerah  

Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekda Badung Konsultasi ke Dirjen BKD Kemendagri

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Pimpinan Perangkat Daerah melakukan asistensi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta, Kamis (7/9).

FAKTA, BADUNG – Upaya meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan daerah. Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Pimpinan Perangkat Daerah, berkunjung ke Kemendagri untuk membahas kapasitas SDM terhadap ASN dalam pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Badung.

Acara yang dilaksanakan di Meeting Room Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/9) kemarin itu, turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Dr. Agus Fatoni, Plh. Direktur Perencanaan Penganggaran Daerah Muhammad Valiandra dan seluruh Kepala OPD di Pemerintahan Kabupaten Badung serta Camat se-Kabupaten Badung.

Agus Fatoni mengatakan, kegiatan ini sangat positif dan sangat baik karena bisa mengupdate informasi serta meningkatkan kapasitas, baik dalam bidang keuangan maupun peningkatan kinerja secara keseluruhan.

“Terkait dengan peraturan perundang-undangan, kita bisa meningkatkan wawasan dengan berdiskusi dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kami memberikan apresiasi kegiatan ini dan berharap bisa berlangsung dengan baik, karena narasumber yang dihadirkan memang menguasai bidangnya,” katanya.

“Ini juga sangat penting dalam memberikan bekal dalam menjalankan tugas. Dan ini perlu ditiru oleh daerah lain karena peningkatan kapasitas sangat penting agar pejabat dan ASN dapat menjalankan tugas dengan baik dan percaya diri tanpa khawatir dan takut,” sambungnya.

Sekda Adi Arnawa mengungkapkan, melalui asistensi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah ke Dirjen BKD Kemendagri, agar tidak ada keraguan dalam mengeksekusi anggaran.

“Kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas ini yang kebetulan baru saja kami menyelesaikan pembahasan anggaran perubahan APBD 2023. Kami tidak ingin ada keraguan dalam mengeksekusi belanja anggaran nanti ke depan,” tukasnya.

Di samping itu, tren sekarang ini, Bali sudah mulai ramai dikunjungi, dan sudah terbukti bahwa pendapatan sektor pajak di Bapenda sudah meningkat.

“Karena itu saya mohon kepada Bapak Dirjen untuk memberikan petunjuk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Semoga dengan saya mengajak pimpinan perangkat daerah untuk bertemu dengan Bapak Dirjen, akan ada kesepahaman dalam mengelola keuangan daerah,” kata Sekda.
Sebenarnya, kita yang mengundang pak Dirjen. Karena Bapak ada acara maka kami yang berkunjung dan meminta petunjuk langsung ke Bapak Dirjen. Saya juga berharap kepada teman-teman nanti, kalau ada hal-hal untuk disampaikan silakan sampaikan kepada Bapak Dirjen,” ungkapnya.

Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, pertemuan ini untuk mendengarkan dan menyimak bersama-sama arahan Dirjen BKD dalam rangka komitmen Pemkab Badung untuk bisa tetap berupaya meningkatkan kapasitas seluruh pengelola keuangan daerah dalam mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan cepat.

“Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah kita sudah mencoba untuk melakukan beberapa kali upaya-upaya evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai kinerja, untuk itu kami mohon petunjuk dari Bapak Dirjen agar memberikan pengarahan, agar kami bisa melaksanakan Anggaran Perubahan 2023 dan anggaran di Tahun 2024,” jelasnya. (hms)