SIDOARJO raih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan itu diraih setelah kabupaten ini dinilai baik dan memuaskan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2017. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada Jumat (28/9) menyerahkan penghargaan itu ke Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, di kantor gubernur ruang Hayam Wuruk lantai 8.
Sidoarjo tercatat sudah kelima kalinya meraih opini WTP. Bupati Saiful Ilah bersyukur atas hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur terhadap laporan keuangan Pemkab Sidoarjo 2017 yang dinilai sangat baik dan memuaskan tanpa ada catatan tersebut. Saiful Ilah pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan kerja kerasnya dan kehati-hatiannya dalam mengelola anggaran sehingga Sidoarjo dapat mempertahankan WTP 5 kali.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berpesan kepada kepala daerah yang hadir agar terus mempertahankan penilaian opini WTP. Sebab, menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, penilaian WTP menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam mengelola keuangan sesuai prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan. “Saya minta bagi daerah yang sudah meraih opini WTP agar tetap dipertahankan, dan bagi daerah yang belum meraih WTP segera dilakukan perbaikan dalam laporan keungannya,” ujar Soekarwo.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, R Wiwin Istianti, menyampaikan, tahun depan penggunaan anggaran oleh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus melalui pemaparan terlebih dulu di hadapan kepala daerahnya. Kepala OPD wajib memaparkan kepada kepala daerahnya masing-masing, untuk apa saja anggaran tersebut.
Bupati Saiful Ilah menyambut baik dengan adanya aturan tersebut. Menurutnya, kepala OPD memang sudah seharusnya melakukan pemaparan lebih dulu sebelum menggunakan anggaran dan harus bisa menjelaskan kepada bupati/walikota apa saja program kerjanya dan bagaimana penggunaan anggarannya. “Tahun depan nanti akan saya terapkan aturan seluruh kepala OPD harus memaparkan lebih dulu di depan bupati dan wakil bupati sebelum menggunakan anggaran. Jadi kita bisa tahu apa saja yang akan dikerjakan dalam satu tahun”, ujar Saiful Ilah. (solik)
