FAKTA — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Layanan dan Kinerja Haji Tahun 1448 H/2027 M bertajuk “MABRUR” (Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, Unggul, dan Ramah). Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Orchid, Kota Batu, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Forum penting tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), Wali Kota Batu Nurochman, Plt. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam, serta seluruh jajaran pejabat dan Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Membuka jalannya rapat koordinasi pada Jum’at (31/7) malam, Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan memaparkan hasil evaluasi menyeluruh atas operasional haji yang baru saja usai diselenggarakan. Menurutnya, meskipun terdapat berbagai kemajuan yang patut disyukuri, lembaran evaluasi tetap menyisakan sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi.
“Evaluasi sudah kita laksanakan beberapa hari setelah selesainya operasi haji dan ada beberapa kemajuan, tapi juga harus kita akui ada banyak kekurangan,” ungkap Gus Irfan dalam arahannya.
Gus Irfan merinci dua kendala utama yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan musim lalu, yakni terkait aspek istithaah kesehatan jemaah serta tantangan logistik di kawasan Mina. Wilayah Mina yang sangat padat mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan taktis melalui penerapan tanazul bagi sebagian jemaah.
“Kekurangan pertama tentu terkait istithaah kesehatan, kekurangan kedua terkait situasi di Mina. Mina memang sangat-sangat padat tempatnya, sehingga tahun ini kita men-tanazul-kan 20.000 jemaah kita untuk tinggal di hotel untuk mengurangi kepadatan ini,” jelas Gus Irfan.
Melalui rapat koordinasi di Kota Batu ini, pemerintah secara resmi memulai langkah persiapan dini menyongsong musim haji tahun 2027. Kendati pelaksanaan masih berjarak satu tahun ke depan, tahapan konsolidasi dan perencanaan telah digulirkan sejak sebulan lalu guna memastikan perbaikan kualitas layanan secara menyeluruh.
Menyinggung dinamika global dan alokasi kuota, Gus Irfan menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Haji dan Umrah masih berpegang pada ketetapan kuota konvensional. “Sampai hari ini kita masih berpegang pada kuota yang kemarin, 221.000. Kita belum minta tambahan, dan kita juga belum mendapatkan tambahan ataupun pengurangan, enggak. Jadi, kita tetap bekerja, menyiapkan sesuai dengan angka yang kemarin, 221.000,” tegasnya.
Fokus utama yang ditekankan dalam rakor ini mencakup percepatan verifikasi data jemaah yang akan berangkat, penguatan standar istithaah kesehatan, serta penantian kepastian besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) melalui Panja DPR yang nantinya akan disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) terkait BPIH dan PPIU.
Selain itu, langkah taktis juga diambil untuk mengurai kantong-kantong kepadatan mobilitas jemaah di Jawa Timur. Pemerintah tahun ini resmi menambah titik embarkasi baru guna mendistribusikan arus keberangkatan secara lebih merata.
“Kita tahun ini Jawa Timur menambah embarkasi di Bandara Dhoho Kediri untuk mengurangi kepadatan di Juanda maupun kepadatan di Asrama Haji di Sukolilo,” imbuh Gus Irfan.
Melalui berbagai pembenahan terstruktur ini, pemerintah optimis penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat memenuhi visi besar Presiden Republik Indonesia, yakni menjadikan kementerian dan tata kelola pelayanan haji jauh lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kenyamanan jemaah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (F.1116)
