Badung, majalahfakta.id – Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (10/11/2026). Kegiatan strategis yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan ini dihadiri langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, beserta tim.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta serta anggota dewan lainnya yakni I Nyoman Satria, I Gusti Ngurah Saskara, dan I Wayan Puspa Negara, Sekda Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai langkah preventif dan evaluatif dalam upaya KPK RI mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola yang baik (good governance) di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Badung menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran tim Korsup V.2 KPK RI di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala. Bupati menegaskan bahwa pendampingan dari KPK sangat penting sebagai instrumen check and balance dalam memastikan seluruh kebijakan tetap berada di jalur yang benar.
“Saya atas nama Bupati Badung tentu sangat mendukung sekali langkah ini. Bagaimanapun juga, KPK dalam hal ini akan menjadi pendamping dan pembimbing kita, sekaligus menjadi check and balance terhadap tata kelola yang sudah kita lakukan secara bersama-sama,” ungkap Bupati Adi Arnawa.
Lebih lanjut, Bupati meyakini bahwa seluruh jajarannya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum. Ia berharap evaluasi ini berjalan sesuai regulasi demi kepentingan publik.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini memang benar-benar sesuai dengan regulasi dan arahan dari KPK RI. Dengan begitu, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Badung yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti turut berkomitmen mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fokus utama diarahkan pada aspek perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, hingga peningkatan mutu pelayanan publik.
Sementara itu, Kasatgas V.2 Direktorat Korsup KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kini disederhanakan dan difokuskan sebagai parameter untuk mendampingi pemerintah daerah. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara rakor oleh seluruh unsur pimpinan daerah. (bdg01)
