Sekretariat DPRD membuka akses digital terhadap keputusan dan dokumen hukum legislatif. Masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor untuk mencari sejumlah produk hukum daerah.
Padang Pariaman, majalahfakta.id – Akses masyarakat terhadap dokumen hukum DPRD Kabupaten Padang Pariaman kini mulai dibuka melalui platform digital. Sekretariat DPRD resmi meluncurkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memudahkan publik menelusuri produk hukum legislatif tanpa harus mendatangi kantor DPRD.
Layanan tersebut dapat diakses melalui alamat https://jdih-dprd.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mencari dokumen berdasarkan sejumlah kategori, yakni Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Peraturan DPRD. Setiap dokumen dilengkapi halaman rincian yang dapat dibuka melalui fitur “Lihat Detail”.
Selain menyediakan fasilitas pencarian dokumen, website JDIH juga menghadirkan menu Dasar Hukum, Monografi Hukum, dan Artikel Hukum sebagai sumber informasi tambahan bagi masyarakat.
Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Armeyn RKT, mengatakan pengembangan website tersebut merupakan upaya memperluas keterbukaan informasi hukum sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh dokumen resmi lembaga legislatif.
“Informasi hukum yang kami sajikan harus mudah dicari dan bisa dipertanggungjawabkan. Dokumen akan kami lengkapi secara bertahap,” ujarnya, Senin (9/11).
Dokumen APBD hingga LKPJ Bupati Mulai Tersedia
Sejumlah dokumen penting telah tersedia dan dapat diakses melalui website tersebut. Di antaranya Berita Acara Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun 2025.
Publik juga dapat menelusuri Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 serta Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretariat DPRD menyatakan dokumen lainnya akan ditambahkan secara bertahap untuk memperkaya basis data hukum daerah.
Pengembangan website JDIH tersebut dikerjakan oleh Handra Praditia Putra, Staf IT Support Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
Kehadiran layanan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif, terutama dalam menyediakan informasi mengenai keputusan, kebijakan, dan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Jalan Mohd. Syafei Nomor 8, Kampung Perak, Pariaman, melalui telepon (0751) 91602 atau surat elektronik setwan@padangpariamankab.go.id. (ss)
