Tegal, majalahfakta.id – Di sepanjang aliran sungai dari Jembatan Surodadi hingga Bojongsana, Kabupaten Tegal, pemandangan yang biasanya riuh oleh mesin kini senyap. Sekitar 1.000 kapal kecil yang ber-GT 2000 ke bawah milik nelayan tradisional berjajar di tepi, tak bergerak. Jaring-jaring terlipat, badong tergolek. Di baliknya, ada sekitar 2.000 jiwa yang menggantungkan hidup yang kini harus menahan lapar.
Ini bukan cerita tentang paceklik ikan karena cuaca. Ini cerita tentang nelayan yang dipaksa berhenti melaut karena dua hal: solar subsidi yang hilang dan laut yang dikuras pukat harimau.
Sarki, 50 tahun, nelayan sekaligus pemilik kapal asal Desa Bojongsana, menjadi salah satu saksi dari matinya denyut ekonomi pesisir itu. Dengan suara pelan, ia berkata, “Total nganggur semua, Pak.”
Kalimat itu ia ucapkan bukan karena malas. Sarki dan ribuan rekannya ingin melaut, tetapi tidak bisa.
Satu-satunya urat nadi bahan bakar mereka, SPBU di sebelah barat Jembatan Surodadi, sudah hampir satu bulan menutup keran solar subsidi. Alasannya tidak pernah jelas bagi mereka. “Katanya ada masalah, tidak tahu masalahnya apa. Sudah hampir satu bulan tidak ada solar,” tutur Sarki.
Padahal, hampir seluruh nelayan di kawasan itu, yang mencapai 1.000 kapal kecil yang ber-GT 2000 ke bawah, bergantung pada SPBU tersebut. Ironisnya, mereka semua mengantongi Kartu Nelayan resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai jaminan mendapatkan solar subsidi. Kartu ada, data tercatat sebagai nelayan sah, tetapi solarnya tidak ada.
Upaya mencari ke SPBU lain berujung penolakan. SPBU Peleman dan Babatan yang mereka datangi tidak memberikan pelayanan. “Solusinya apa? Ya terpaksa nganggur. Beli di mana-mana tidak ada yang ngasih,” kata Sarki.
Dampaknya berantai. Satu kapal kecil yang ber-GT 2000 ke bawah biasanya diisi dua orang. Jika 1.000 kapal kecil yang ber-GT 2000 ke bawah tidak melaut, maka 2.000 nelayan kehilangan penghasilan harian. Untuk menyambung hidup, mereka kini bergantung pada belas kasihan.
“Untuk kebutuhan sehari-hari seadanya, mengandalkan anak yang berangkat melaut luar negeri. Kalau tidak ada, ya nyari pinjaman buat makan. Itu pun kalau ada yang ngasih,” ujarnya memelas.
Jika persoalan solar adalah soal hak yang tak terpenuhi, persoalan kedua adalah soal ketidakadilan di laut.
Menurut Sarki, hasil tangkapan nelayan kecil dengan alat tangkap sederhana berupa jaring atau yang mereka sebut “jari” dan badong untuk rajungan, semakin hari semakin tipis. Biang keladinya adalah kapal-kapal besar yang beroperasi dengan jaring pukat harimau di jalur tangkap nelayan tradisional.
“Itu yang bikin resah. Yang dicari rajungan, ikan, habisnya sama jaring pukat harimau. Itu yang menghilangkan,” tegas Sarki.
Bukan hanya ikan yang habis, alat tangkap mereka pun jadi korban. Jaring dan badong yang baru ditebar sering hilang terseret atau rusak dihantam pukat harimau yang menyapu dasar perairan tanpa pandang bulu. “Kalau saya turun, naruh jari, hilang. Yang merusak itu pukat harimau, badongnya juga hilang. Selalu merugikan nelayan kecil,” protesnya.
Kini, dari tepi sungai yang dipenuhi kapal-kapal kecil yang menganggur itu, Sarki menitipkan dua tuntutan sederhana.
Pertama, ia meminta pemerintah dan Pertamina segera menormalkan kembali penyaluran solar subsidi di SPBU Surodadi. Jangan biarkan Kartu Nelayan yang mereka banggakan hanya menjadi selembar plastik tanpa arti.
Kedua, ia memohon agar aparat penegak hukum dan Dinas Kelautan dan Perikanan menertibkan keberadaan pukat harimau yang beroperasi di jalur nelayan kecil. Alat tangkap yang sejak lama dilarang karena merusak ekosistem itu, menurutnya, harus benar-benar dihapus dari perairan Tegal.
“Harapan saya, BBM harus dinormalkan. Kedua, yang namanya pukat harimau yang merusak nelayan kecil itu harus dihapus, harus dihilangkan. Seperti dulu itu pakai jaring semuanya,” pungkasnya.
Jika dua hal itu tidak segera dijawab, maka yang hilang bukan hanya 1.000 kapal kecil yang ber-GT 2000 ke bawah dari laut. Yang hilang adalah harapan hidup 2.000 keluarga nelayan di jantung Kabupaten. (Iwan martikno)
