Tegal, majalahfakta.id – Rangkaian kegiatan formasi jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Tegal terus bergulir. Senin pagi (14/9/2026) suasana di laboratorium komputer Universitas Bhamada Slawi berbeda dari hari-hari biasa. Sebanyak 24 pejabat administrator Pemkab Tegal duduk berderet. Di depan pintu laboratorium tertulis ruang UGT (Uji Gagasan Tertulis). Di luar gedung, perbincangan lain justru lebih ramai: soal 4 nama yang disebut-sebut sebagai “titipan orang dalam”.
Hari itu Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Tegal memasuki tahap ketiga. Setelah lolos seleksi administrasi dan assessment, para peserta kini diuji visi, strategi, dan penguasaan persoalan lewat komputer.
Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 05/PANSEL/IX/2026 tanggal 5 September 2026, ada 5 jabatan yang diperebutkan: Kepala Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Jumlah pelamar paling banyak ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 7 orang. Disusul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Ketahanan Pangan masing-masing 5 orang. BKPSDM 4 orang. Sementara Dinas PUPR hanya 3 orang.
Untuk menjaga independensi, Pansel sengaja memindahkan lokasi ujian dari kantor pemerintah ke kampus.
“Ini tahap ketiga. Pertama administrasi, kedua asesmen. Sekarang UGT berbasis komputer di sini. Semua berjalan lancar sesuai standar,” kata anggota Pansel, Maufur, usai kegiatan.
Empat Nama yang Jadi Perhatian
Yang membuat seleksi ini disorot bukan hanya jumlah pelamar, tapi juga siapa yang lolos. Sejak awal, beredar 4 nama yang disebut memiliki kedekatan dengan elite politik. Kini keempatnya masuk daftar 24 peserta UGT: M. Afifudin Sekretaris BPBD, melamar Kepala Dinas PUPR, Ahmad Rofi’i Kepala SMPN 1 Talang, melamar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajirin Kepala SMPN 2 Adiwerna, melamar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erlin Trisnawati Camat Margasari, melamar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Rofi’i diketahui merupakan kerabat dekat Ahmad Saiful Bahri, Sekretaris PCNU Kabupaten Tegal yang juga anggota FPKB DPRD. Erlin adalah istri Agus Solihin, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal. Sementara Muhajirin disebut memiliki kedekatan dengan Wakil Bupati Tegal, Akhmad Kholid.
Klarifikasi dan Sikap Berbeda
Saat dikonfirmasi, Ahmad Rofi’i tidak menampik hubungan kekerabatan tersebut. “Kerabat jauh, dia dapat keponakan saya,” ujarnya.
Namun ia menekankan bahwa proses seleksi harus dilihat dari sisi regulasi. “Kita memenuhi aturan normatif yang ada. Semua ASN berhak untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Rofi’i.
Dirinya maju bersaing dalam mengisi formasi Jabatan Tinggi Pratama atau Kepala Dinas Dikbud karena dipandang sisi aturan sudah layak dan punya hak untuk maju, ujar Ropi’i.
Sikap berbeda ditunjukkan Erlin Trisnawati. Usai ujian, ia enggan berkomentar dan langsung meninggalkan lokasi. “Sama panitia seleksi saja ya,” ucapnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, M. Afifudin dan Muhajirin belum dapat dimintai keterangan.
Tahapan Masih Panjang
Pansel memastikan proses seleksi belum selesai. Setelah UGT, peserta akan mengikuti Uji Gagasan Lisan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dari seluruh rangkaian penilaian, Pansel hanya akan menjaring 3 nama terbaik untuk tiap jabatan. Daftar itu kemudian diserahkan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan.
“Nantinya dari seluruh penilaian tahapan akan dipilih 3 pelamar terbaik di masing-masing jabatan, selanjutnya diserahkan kepada pengguna, dalam hal ini Bupati,” jelas Maufur.
Ujian Integritas
Secara aturan, seleksi terbuka JPT Pratama memang memberi ruang yang sama bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat. Tidak ada larangan bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga atau politik untuk mendaftar.
Namun bagi publik, ujian sesungguhnya bukan hanya di atas kertas. Kepercayaan bahwa kursi pimpinan diisi berdasarkan kompetensi, gagasan, dan rekam jejak, jauh lebih penting daripada sekadar prosedur.
24 orang telah menuntaskan ujiannya di Bhamada. Kini giliran Pansel dan Bupati yang diuji: apakah 15 nama yang akan diajukan nanti benar-benar yang terbaik, atau hanya mengulang pola lama yang dibungkus dengan prosedur baru. (sus)
