FAKTA – Pemulihan sektor perikanan pascabencana hidrometeorologis di Sumatera Barat memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terhenti akibat banjir.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyaluran berbagai bantuan rehabilitasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (1/8), yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura usai menghadiri ajang Barefoot Running Padang Pariaman 2026 di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Pantai Katapiang.
Didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Khairul Nizam, jajaran pemerintah daerah, camat, dan wali nagari, Sekjen KKP menyerahkan bantuan yang dirancang untuk mempercepat pemulihan usaha perikanan budidaya sekaligus mengembalikan produktivitas masyarakat yang terdampak bencana.
Salah satu bantuan utama adalah satu unit excavator yang akan digunakan untuk memperbaiki kolam budidaya, jaringan irigasi, serta akses jalan produksi yang rusak akibat banjir. Alat berat tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan yang dilaksanakan KKP bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota terdampak.
Tak berhenti pada pemulihan infrastruktur, KKP juga menyalurkan bantuan produksi berupa 15.000 ekor benih ikan mas dan 450 kilogram pakan ikan kepada pembudi daya di Keramba Pondok Pesantren Madrasatul Ulum, Nagari Balah Aie Utara. Kawasan budidaya tersebut sebelumnya mengalami kerusakan cukup serius akibat banjir sehingga aktivitas produksi masyarakat sempat terhenti.
Menurut Andy Artha Donny Oktopura, pemulihan pascabencana harus diarahkan agar masyarakat dapat kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan.
“Pemulihan kawasan tambak dan kolam harus mampu mengembalikan produktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan pangan pascabencana. Karena itu, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, rehabilitasi, hingga dukungan operasional disusun secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Bagi KKP, rehabilitasi sektor perikanan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari seberapa cepat masyarakat dapat kembali menjalankan usaha budidaya ikan sebagai sumber utama penghidupan mereka.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan mencakup pemulihan sarana produksi, penyediaan benih dan pakan, hingga dukungan operasional yang melibatkan pemerintah daerah. Strategi tersebut diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menjaga pasokan ikan air tawar.
KKP bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera Barat menargetkan 174 hektare dari total 217 hektare kolam budidaya ikan air tawar yang terdampak bencana di Sumatera Barat dapat kembali beroperasi hingga September 2026.
Khusus di Kabupaten Padang Pariaman, target pemulihan bahkan lebih optimistis. Seluruh 15,6 hektare kolam budidaya yang mengalami kerusakan ringan ditargetkan kembali berproduksi secara penuh pada September mendatang.
Target tersebut didukung melalui kombinasi bantuan alat berat, penyediaan benih ikan, pakan, serta pendampingan teknis dari pemerintah daerah agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut positif dukungan KKP tersebut. Bantuan dinilai tidak hanya mempercepat pemulihan usaha pembudi daya ikan, tetapi juga menjadi stimulus bagi bangkitnya ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Pemulihan sektor perikanan diyakini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya produksi ikan air tawar, terbukanya kembali lapangan usaha, hingga menggerakkan aktivitas perdagangan dan distribusi hasil perikanan.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi bagian dari implementasi visi Ekonomi Biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang produktif, berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui percepatan rehabilitasi tersebut, pemerintah berharap kawasan budidaya yang sempat lumpuh akibat bencana dapat kembali menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan budidaya di Sumatera Barat. (SS)
