FAKTA – Diduga akibat ketidakmampuan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlepi, sehingga Kas daerah kosong.
Terkait hal itu, ratusan aktivis gabungan ASN yang belum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Forum Masyarakat Jasa Kontruksi (FMJK) karena Proyek yang telah selesai dikerjakan belum di bayar.
Aksi dilakukan di depan gedung DPRD Muba. Massa meminta agar DPRD segera merekomendasikan kepada Mendagri untuk memecat Pj Bupati Muba, karena dianggap tidak becus bekerja.
Hal tersebut disampaikan aktivis yang dikenal sangat vokal, Ust Coy (Alamsyah, Spdi).
Lebih lanjut dikatakan, Alamsyah dalam orasinya, kami minta pejabat Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) kalau tidak mau bekerja berhenti saja, ajukan surat pengunduran diri, hutang Pemkab Muba lebih 0,5 triliun rupiah.
“Dan kami meminta Pj Bupati Muba sebagai penanggung jawab APBD Muba tahun 2024 harus bertanggung jawab, jangan sembunyi, jangan jadi penakut, jangan kaya banci, dan kalau tidak mampu bekerja agar mundur saja,” ucap Alamsyah yang diaminkan aktivis lainnya, Satoto Waliun.
“Kami meminta kepada Mendagri, pecat Pj Bupati Muba hari ini dia bukan orang Muba, tidak peduli dengan Muba. Kami mendesak kepada Tim TAPD segera proses piutang kontraktor jangan dulu lelang proyek, jangan dulu bagi-bagi proyek nanti KPK yang menghajar kalian, “jar Satoto.
Kemudian aktivis lainnya, Andip Apriansyah. SH menambahkan, dalam surat edarannya pertama, Pj Bupati Muba, Sandi Pahlepi agar jangan mengadakaan kegiatan APBD Muba 2025. Sebelum Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, dan meminta Pemkab Muba, agar segera upayakan pembayaran hutang pengerjaan proyek kepada kontraktor dan para ASN yang belum menerima TPP.
Percepat Pertemuan Kepala Daerah (Perkada) terkait defisit keuangan Muba dan meminta DPRD Muba memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati Muba, untuk mewujudkan tuntutan di atas demi kondusifnya daerah Muba. (Ito)
