Padang, majalahfakta.id — Pergantian Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat bukan sekadar peralihan jabatan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap kepemimpinan baru Irjen Pol. Jawari mampu menjaga kesinambungan koordinasi antarlembaga, memperkuat integritas kepolisian, dan mempertahankan komunikasi terbuka dengan masyarakat yang telah dibangun pendahulunya, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
Pesan itu disampaikan Mahyeldi dalam acara kenal pamit Kapolda Sumatera Barat di Gedung Rangkayo Basa Polda Sumbar, Kamis, 8 Oktober 2026. Pemerintah provinsi, menurut dia, mengapresiasi sejumlah langkah Djati selama sekitar tiga bulan memimpin kepolisian di Sumatera Barat.
“Walaupun waktunya begitu pendek, tetapi banyak meninggalkan jejak-jejak positif yang bermanfaat untuk daerah masyarakat di Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan pergantian pimpinan merupakan hal lumrah dalam organisasi, termasuk di tubuh Polri. Namun, perubahan kepemimpinan perlu diikuti kesinambungan program dan penguatan praktik baik agar koordinasi keamanan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Salah satu hal yang disoroti Mahyeldi adalah koordinasi Polda Sumbar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut dia, kerja sama antarlembaga menjadi fondasi penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
“Sinergitas antar lembaga dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah adalah sangat penting sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Mahyeldi berharap koordinasi tersebut terus diperkuat di bawah kepemimpinan Jawari. Ia juga mengajak seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat berpartisipasi menjaga stabilitas daerah.
Bagi pemerintah daerah, keamanan bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, memperoleh pelayanan publik, dan mendukung kegiatan pembangunan.
Karena itu, kesinambungan komunikasi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang diharapkan tetap terjaga setelah pergantian Kapolda.
Mahyeldi juga mengapresiasi keterbukaan Djati dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan insan pers melalui forum “Duduak Basamo”.
Menurut dia, pendekatan tersebut selaras dengan budaya Minangkabau yang mengutamakan musyawarah, kebersamaan, dan penyelesaian persoalan melalui dialog.
“Dengan duduk bersama, banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dan sinergikan. Tetapi ketika sendiri, tentu kita memiliki keterbatasan sehingga hasilnya pun akan menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Selain komunikasi publik, Mahyeldi menyoroti penguatan integritas internal Polda Sumbar dan keterlibatan kepolisian dalam penanganan bencana banjir serta longsor di Kabupaten Solok.
Ia mengapresiasi dukungan personel kepolisian dalam pencarian warga yang hilang dan penyediaan dapur bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, keterlibatan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran institusi negara ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi bencana, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mendukung pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Mahyeldi berharap pola kerja kolaboratif tersebut tetap menjadi bagian dari pelayanan kepolisian di Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Djati menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, jajaran kepolisian, dan masyarakat atas dukungan selama dirinya bertugas.
Ia mengakui bahwa meski hanya sekitar tiga bulan memimpin Polda Sumbar, berbagai dinamika masyarakat menuntut respons cepat dan kerja sama dengan banyak pihak.
“Polri bersama masyarakat, kita akan terus lakukan langkah-langkah dan upaya untuk berkolaborasi bersama masyarakat menjaga situasi kamtibmas di Sumatera Barat agar tetap kondusif, sehingga dapat membantu Bapak Gubernur dalam membangun daerah,” kata Djati.
Djati selanjutnya berpamitan karena mendapat amanah baru di Badan Reformasi Agraria Nasional. Ia juga meminta maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat ucapan atau tindakan yang kurang berkenan.
Sementara itu, Kapolda Sumbar yang baru, Jawari, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah provinsi, Forkopimda, dan masyarakat Sumatera Barat. Ia menyatakan akan melanjutkan program serta kerja sama yang telah dibangun oleh pendahulunya.
“Sebagai orang baru, kami mohon izin agar kami diterima menjadi salah satu bagian dari masyarakat Sumatera Barat. Kami berkomitmen akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Kapolda yang lama,” ujar Jawari.
Jawari menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak dapat dijalankan sendiri. Karena itu, ia meminta dukungan, arahan, dan koreksi dari gubernur, Forkopimda, serta seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah.
Pergantian pimpinan ini membawa harapan agar koordinasi antarlembaga dan komunikasi dengan warga tidak terputus. Bagi masyarakat, keberlanjutan tersebut pada akhirnya perlu terlihat dalam pelayanan kepolisian yang profesional, responsif terhadap persoalan publik, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat Sumatera Barat. (SS)
