FAKTA – Persoalan sampah mulai ditempatkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai agenda strategis yang membutuhkan terobosan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis (JKA) membawa isu tersebut ke forum nasional Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) 2026 – Waste-to-Energy Forum and Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Kehadiran JKA dalam forum yang berlangsung 11–13 Agustus 2026 itu bukan sekadar menghadiri agenda pameran dan forum teknologi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melihat IISMEX sebagai ruang untuk mencari referensi, membuka jejaring kerja sama, sekaligus menjajaki inovasi yang dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah di daerah.
JKA hadir didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) M. Fadhly.
Forum tersebut mengangkat tema “Enhancing National Efforts Through Regional Governance and Yield Innovation”, dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, penyedia teknologi, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan lingkungan serta pembangunan kota dan daerah berkelanjutan.
Dari “Kumpul, Angkut, Buang” ke Ekonomi Sirkular
Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam forum adalah perlunya mengubah paradigma pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi semestinya dipandang hanya sebagai material yang dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
Pengelolaan modern menuntut pendekatan dari hulu hingga hilir. Sampah harus dikurangi sejak dari sumber, dipilah, digunakan kembali, didaur ulang, dan untuk jenis sampah tertentu yang tidak lagi memiliki nilai daur ulang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi.
Dalam konteks itulah konsep Waste-to-Energy (WTE) menjadi salah satu opsi yang mendapat perhatian.
WTE menawarkan pendekatan untuk mengolah sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali menjadi energi melalui teknologi tertentu. Jika diterapkan secara tepat, konsep tersebut berpotensi mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan nilai tambah.
Namun, JKA menilai penerapan teknologi bukan satu-satunya jawaban. Teknologi harus berjalan beriringan dengan tata kelola, pembiayaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta perubahan perilaku masyarakat.
“Persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak agar dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar JKA.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
Tidak Bisa Diselesaikan Satu Instansi
JKA menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial. Persoalan tersebut menyangkut rantai yang panjang, mulai dari kebijakan, pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, infrastruktur, pembiayaan hingga pengawasan.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting.
“Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup aspek kebijakan, pembiayaan, penyediaan infrastruktur, penerapan teknologi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap inovasi yang akan diterapkan benar-benar sesuai dengan karakteristik wilayah. Tidak semua teknologi dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah.
Karakteristik geografis, jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, komposisi sampah, kemampuan fiskal daerah, hingga kesiapan infrastruktur menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan.
Bagi Padang Pariaman, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai pilihan teknologi dan model pengelolaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.
JKA Temui Pejabat Kemendagri dan Kepala Daerah
Di sela kegiatan IISMEX 2026, JKA juga berdiskusi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si., serta sejumlah kepala daerah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan persoalan persampahan.
JKA melihat sinergi pusat dan daerah sangat penting karena pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan komitmen pemerintah kabupaten, tetapi juga dukungan kebijakan, regulasi, teknologi, pembiayaan, dan investasi.
Forum seperti IISMEX, kata dia, juga membuka peluang bagi daerah untuk mengetahui praktik-praktik yang telah dikembangkan di berbagai wilayah serta mempertemukan pemerintah dengan calon mitra teknologi dan dunia usaha.
Smart City Bukan Sekadar Digitalisasi
JKA juga menekankan bahwa konsep smart city tidak boleh dipersempit hanya menjadi persoalan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, teknologi pada akhirnya harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Penerapan konsep smart city tidak semata-mata berbicara tentang teknologi digital, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem smart city. Data digital dapat digunakan untuk memetakan timbulan sampah, mengoptimalkan rute pengangkutan, memantau fasilitas pengolahan, hingga meningkatkan efisiensi pelayanan.
Namun, teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni terciptanya lingkungan yang sehat dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Ditargetkan Berujung Aksi Nyata
JKA berharap keikutsertaan Padang Pariaman dalam IISMEX 2026 tidak berhenti pada pertukaran informasi. Berbagai pengetahuan dan peluang kerja sama yang diperoleh dari forum tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu diperkuat meliputi tata kelola persampahan, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemilahan sampah dari sumber, pemanfaatan teknologi, hingga penjajakan skema pembiayaan dan kemitraan.
Tantangan berikutnya adalah menentukan model pengelolaan yang paling realistis dan berkelanjutan bagi Padang Pariaman.
Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara menyeluruh sebelum memutuskan teknologi yang akan digunakan. Aspek lingkungan, keekonomian, kemampuan pembiayaan, ketersediaan bahan baku, dampak sosial, serta keberlanjutan operasional harus menjadi pertimbangan.
Dengan demikian, inovasi tidak hanya terlihat modern di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan sampah di lapangan.
Sampah Jangan Lagi Dipandang Sebagai Beban
Keikutsertaan Padang Pariaman dalam forum WTE juga menunjukkan adanya upaya menggeser cara pandang terhadap sampah. Jika selama ini sampah lebih banyak diposisikan sebagai beban yang harus dibuang, pendekatan ekonomi sirkular mendorong agar sebagian sampah dipandang sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai.
Pada saat yang sama, pengurangan sampah tetap menjadi langkah paling mendasar. Pemanfaatan teknologi tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan upaya mengurangi timbulan sampah, memilah sejak dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang material yang memiliki nilai ekonomi.
Karena itu, keberhasilan sistem pengelolaan sampah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kedisiplinan dan partisipasi masyarakat.
Bagi Pemkab Padang Pariaman, IISMEX 2026 menjadi titik penting untuk memperluas jejaring dan menggali peluang inovasi. Tantangannya kini adalah bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari forum nasional tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pemerintah daerah perlu terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” kata JKA.
Jika langkah tersebut dapat diwujudkan, pengelolaan sampah tidak hanya akan mengurangi beban lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka ruang ekonomi baru, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Padang Pariaman. (SS)
