FAKTA, BADUNG – Pemkab Badung berkomitmen terhadap pembangunan desa. Tidak hanya dengan menggelontorkan dana besar, tetapi juga harus sejalan dalam peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, Lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM, dan Karang Taruna.
Bahkan, dalam bentuk komitmen lainnya, sebagaian besar sarana dan prasarana kantor desa juga telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ini semua untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, di mana masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri.
Begitu disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Lurah, Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Lingkungan se-Kabupaten Badung, Selasa (12/9) di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
“Saya mau PPNSB 100 persen dilakukan di Badung. Mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik. Sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung. Dan saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program,” kat Giri Prasta.
“Untuk itu, saya ingin Bapak/Ibu berinovasi. Kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BumDes, karena BumDes saat ini kurang optimal,” sambungnya menekankan.
Selanjutnya, dia meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas, dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa.
Data desa presisi, sebutnya, dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Saya percaya semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, dan saya percaya semua masalah ada solusinya. Kita juga memiliki 38 OPD dari Dinas hingga Camat, kita daftarkan semua untuk zona integritas. Apabila semua Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi jadi zona integritas, maka Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja,” ucapmya.
“Makanya, kita harus pikirkan orang yang kita ajak kerja. Contoh Perbekel, siltapnya Rp 2,5 juta. Dulu saya munculkan jadi Rp 13,5 juta dan sekarang Rp 27,5 juta. Ini saya mengambil risiko, perangkat desa sampai BPD kita naikkan 50 persen. Ini merupakan kebijakan anggaran Giri Prasta. Maka soliditas harus kita kuatkan, 46 Desa/Kelurahan harus bersinergi termasuk orang-orangnya,” katanya lagi.
“Ini merupakan upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat Badung semuanya. Jaga dengan baik Desa Bapak/Ibu sekalian. Kami sudah mintakan zona integritas bebas korupsi sampai di tingkat desa, Astungkara ke depan Badung ini hebat dan juara di tingkat nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa menyampaikan, rapat koordinasi ini dilaksanakan karena Bupati Giri Prasta ingin memberikan pengarahan. Memberikan motivasi kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung, para camat, lurah, Perbekel, serta seluruh Perangkat Desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Lingkungan se-Kabupaten Badung. Khususnya, terkait dengan strategi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk wisatawan domestik dan internasional.
“Dengan kondisi itu tadi, mau tidak mau suka tidak suka, pertemuan hari ini menjadi sangat penting sekali untuk menyatukan persepsi. Menyamakan pandangan kita, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat, dan kepada wisatawan yang datang ke Bali dan Badung khususnya,” katanya.
“Dengan strategi dan kebijakan politik anggaran kita di tahun anggaran 2023 ini, di anggaran perubahan ada suatu peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Belanja kita di 2023 ini mencapai Rp 8,4 triliun lebih, itu bersumber dari pendapatan kita Rp 7,4 triliun, PAD Rp 6,5 triliun. Dan dari Rp 6,5 triliun 10 persennya yaitu Rp 650 miliar ada di desa,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kesiapan SDM melanjutkan program visi misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung, Camat Se-Kabupaten Badung, Lurah dan Perbekel Se-Kabupaten Badung beserta Seluruh Perangkat Desa, Pimpinan beserta segenap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Badung, Kepala Lingkungan Se-Kabupaten Badung. (hms)