Denpasar, majalahfakta.id — Arus investasi yang mengalir deras ke Bali, khususnya di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), memunculkan kekhawatiran serius terkait daya dukung lingkungan dan nasib masyarakat adat. Anggota Komite III DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, secara tegas menyuarakan perlunya pembatasan dan pengawasan ketat terhadap laju investasi yang dinilai mulai lepas kendali.
Pernyataan menohok ini disampaikan Rai Mantra usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Tengah Arus Investasi yang digelar di Gedung Agrokompleks, Universitas Udayana, Denpasar, Jumat (18/9/2026) sore.
Menurut mantan Wali Kota Denpasar ini, hal paling mendasar yang kerap dilupakan dalam arus pembangunan adalah esensi dari masyarakat adat itu sendiri. Ia menegaskan bahwa kearifan lokal dan nilai sub-budaya mutlak harus mendapat tempat utama dalam rancangan pembangunan ke depan, agar identitas Bali tidak tergerus.
Menyoroti keluhan publik di media sosial mengenai masifnya pembangunan, Rai Mantra mengkritik keras adanya mispersepsi terhadap sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Ia menilai ada celah pemahaman di mana investor merasa hanya dengan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), mereka sudah memiliki hak penuh untuk membangun secara serampangan.
“Permasalahannya sekarang adalah konsistensi kita dalam pengawasan. Ada pemahaman berbeda di mana OSS dianggap sekadar NIB dan bisa langsung membangun. Banyak persepsi yang keliru. Yang paling krusial di sini adalah pengawasan yang konsisten,” tegas Rai Mantra.
Kondisi ini, lanjutnya, harus menjadi pemicu bagi masyarakat luas untuk tidak tinggal diam. Ia mendorong lahirnya peran kolektif dan dialog intensif guna mengawal hak-hak ruang hidup masyarakat yang terancam oleh laju investasi.
Lebih jauh, Rai Mantra membedah persoalan investasi Bali menggunakan pisau analisis ekonomi, khususnya the law of diminishing marginal return (hukum tambahan hasil yang semakin berkurang). Ia memaparkan bahwa sumber daya memiliki kapasitas yang sangat terbatas.
“Jika kita terus menambah sumber daya (investasi) tanpa diimbangi penambahan sumber daya pendukung lainnya (infrastruktur), kita akan mengalami titik krodit atau diminishing return. Kualitasnya akan terus merosot,” jelasnya.
Teori tersebut kini mulai menjadi kenyataan pahit di Bali. Ia mencontohkan rentetan masalah yang lahir akibat investasi yang tidak diimbangi infrastruktur dasar, mulai dari kemacetan parah, penumpukan volume sampah yang membludak, sistem drainase buruk yang memicu banjir, masalah keimigrasian, hingga lonjakan tingkat kriminalitas.
Mengutip pemikiran begawan ekonomi mendiang Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Rai Mantra memperingatkan bahaya dari memaksakan pertumbuhan ekonomi yang terlampau tinggi.
“Jika kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, hal itu akan memicu inflasi dan stres. Saat inflasi melonjak tinggi, yang paling pertama menjadi korban adalah masyarakat adat. Mereka akan mengalami ketidakmampuan (ekonomi) untuk memelihara kehidupannya,” urai Rai Mantra.
Ia lantas membandingkan pemerataan ekonomi Bali dengan Maluku Utara yang belakangan ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi fenomenal hingga 29% Meski pertumbuhan Bali tidak setinggi itu, Rai Mantra menilai pemerataan intangible asset (aset tak berwujud) di Bali jauh lebih merata. Oleh karena itu, ia mendesak adanya pengaturan khusus yang menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya material dan pelestarian sumber daya non-material.
Di akhir pemaparannya, Rai Mantra menyinggung kekuatan “modal budaya” yang dimiliki Bali yang dinilainya sangat sulit ditiru. Kegagalan pemerintah pusat dalam mencetak program “10 Bali Baru” adalah bukti nyata bahwa identitas dan karakteristik budaya tidak bisa sekadar dijiplak.
Atas dasar itulah, ia mendukung penuh gagasan pembatasan kuota pengunjung dan investasi demi beralih ke quality tourism (pariwisata berkualitas).
“Segala sesuatu itu ada batasnya. Pembatasan ini dilakukan dalam rangka menaikkan kualitas. Logikanya, mana yang lebih berharga: kita menghasilkan Rp1 triliun dari 1 juta orang, atau menghasilkan Rp1 triliun dari 500 orang? Tentu kualitasnya ada di 500 orang tersebut. Ke sanalah arah yang harus kita tuju,” pungkasnya. (fa)
