FAKTA – Lonjakan jumlah kendaraan yang begitu signifikan di Kabupaten Badung kini menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah Bali, khususnya Badung yang menjadi sorotan publik. Bupati Badung, Adi Arnawa, menegaskan bahwa penanganan kemacetan di Pulau Dewata tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur jalan semata tanpa adanya langkah berani untuk membatasi jumlah kendaraan yang beroperasi.
Hal tersebut disampaikan Adi Arnawa merespons kondisi lalu lintas Bali yang kian mengkhawatirkan. Ia berencana membawa isu krusial ini ke meja Gubernur Bali agar segera duduk bersama lintas daerah guna merumuskan langkah strategis jangka panjang.
“Kalau kita bicara kemajuan, mungkin tidak cukup kita membangun infrastruktur saja tanpa didorong oleh protokol pembatasan kendaraan. Tidak akan bisa begitu. Perlu ada satu bahan evaluasi secara menyeluruh ke depan,” tegas Adi Arnawa dalam keterangannya kepada awak media.
Adi Arnawa menekankan bahwa masalah lalu lintas di Badung tidak berdiri sendiri karena merupakan wilayah lintas kabupaten. Dengan kapasitas wilayah Bali yang sangat terbatas, ia menilai sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan kebijakan pembatasan kendaraan sebagai penyeimbang pembangunan infrastruktur yang sedang ia gencarkan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung memang sedang fokus pada proyek-proyek infrastruktur jalan guna mengurai titik kemacetan. Namun, Adi Arnawa menyadari bahwa tanpa regulasi pembatasan, kemacetan akan tetap menjadi momok yang berpotensi menghambat pertumbuhan pariwisata Bali.
“Saya sedang fokus pada infrastruktur karena salah satunya adalah isu kemacetan ini. Kalau tidak ditangani serius sekarang, bukan tidak mungkin pariwisata kita akan terhambat. Tapi membangun infrastruktur saja tidak cukup kalau tanpa diimbangi oleh pembatasan kendaraan,” imbuhnya.
Bupati Badung berharap nantinya ada satu kebijakan khusus bagi Bali yang mengatur arus kepemilikan atau operasional kendaraan. Namun, ia menyadari kebijakan se-ekstrim pembatasan kendaraan memerlukan kajian yang melibatkan semua pihak agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi.
“Mungkin dengan cara apa nanti, perlu ada satu kajian yang lebih komprehensif lagi terhadap semua pihak, sehingga nantinya ada satu kebijakan khusus untuk Bali terhadap pembatasan kendaraan itu,” tutupnya. (fa)
