FGD libatkan tokoh adat, pimpinan pesantren, organisasi keagamaan, dan ahli hukum untuk menyempurnakan regulasi pendidikan pesantren serta perlindungan budaya daerah.
Padang Pariaman, majalahfakta.id – DPRD Kabupaten Padang Pariaman menghimpun masukan tokoh adat, pimpinan pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan ahli hukum untuk mematangkan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda). Kedua regulasi itu menyangkut fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren dan perlindungan kearifan lokal.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Ketua I DPRD Padang Pariaman, Wira Satria, memimpin kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Aprinaldi dan Wakil Ketua II Firman.
FGD juga dihadiri tim penyusun Ranperda, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan se-Kabupaten Padang Pariaman, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
DPRD menghadirkan tiga narasumber untuk memberikan perspektif pendidikan keagamaan, aspek hukum, serta adat dan budaya. Mereka adalah Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, H. Joben; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Rivai Putra; serta Ketua Pertimbangan Adat dan Syara’ LKAAM Kabupaten Padang Pariaman, M. Zamir Dt. Bungsu Rangkayo Mangkuto.
Melalui forum tersebut, DPRD berupaya memastikan kedua Ranperda tidak hanya memenuhi kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga memiliki substansi yang sesuai dengan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan perundang-undangan.
Pesantren dan Adat Membutuhkan Kepastian Hukum
Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren diarahkan untuk memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan dan pengembangan pendidikan pesantren.
Regulasi ini diharapkan memperjelas ruang fasilitasi pemerintah daerah terhadap lembaga pesantren, yang selama ini turut berperan dalam pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu, Ranperda tentang Perlindungan Kearifan Lokal ditujukan untuk memberikan landasan hukum bagi pengakuan, pelestarian, perlindungan, dan pengembangan nilai-nilai adat serta budaya yang hidup di tengah masyarakat Padang Pariaman.
Aspek ini dinilai penting agar tradisi dan identitas budaya daerah tetap terpelihara di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman.
Dalam FGD tersebut, peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan usulan terhadap materi kedua Ranperda. Masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan tim penyusun dalam menyempurnakan naskah akademik dan draf peraturan.
DPRD Padang Pariaman berharap proses penyempurnaan melalui pelibatan berbagai unsur masyarakat dapat menghasilkan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat, tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.
Kedua Ranperda tersebut selanjutnya diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat pendidikan pesantren sekaligus menjaga keberlanjutan adat dan budaya lokal di Kabupaten Padang Pariaman. (SS)
