Pemkab Padang Pariaman meraih peringkat pertama Tim Pengendalian Inflasi Teresponsif se-Sumatera Barat. Capaian 95 kegiatan menjadi salah satu indikator aktivitas TPID sepanjang Triwulan II 2026.
Padang Pariaman, majalahfakta.id — Di tengah harga kebutuhan pokok yang mudah berubah, kecepatan pemerintah daerah membaca gejolak harga menjadi salah satu penentu daya beli masyarakat. Di Padang Pariaman, respons itu tercatat dalam 95 kegiatan pengendalian inflasi sepanjang periode evaluasi Triwulan II 2026.
Aktivitas tersebut mengantarkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman meraih peringkat pertama kategori Tim Pengendalian Inflasi Teresponsif se-Sumatera Barat.
Penghargaan itu diserahkan dalam High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Barat Triwulan III 2026 di Auditorium Anggun Nan Tongga Bank Indonesia, Kamis, 17 September 2026.
Penghargaan diserahkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi Usama Putera yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Penghargaan diterima Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, didampingi Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Capaian 95 kegiatan menjadi gambaran intensitas kerja TPID Padang Pariaman selama periode penilaian. Berbagai aktivitas tersebut diarahkan untuk mengantisipasi dinamika harga, menjaga ketersediaan komoditas dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengendalian inflasi.
Wakil Bupati, Rahmat Hidayat mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran TPID dan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
“Peringkat pertama sebagai Tim Pengendalian Inflasi Teresponsif merupakan hasil kerja bersama seluruh anggota TPID dan OPD terkait. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi buah dari koordinasi, kolaborasi dan kecepatan kita dalam merespons berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat,” kata Rahmat.
Menurut dia, penghargaan tersebut tidak seharusnya menjadi tujuan akhir. Pemerintah daerah, kata Rahmat, masih harus memastikan stabilitas harga berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia meminta kinerja pengendalian inflasi terus diperkuat, terutama dalam memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar. Pemerintah daerah juga harus mampu merespons ketika terjadi kenaikan harga komoditas.
“Pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita harus terus memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar dan apabila terjadi gejolak harga, kita mampu merespons dengan cepat,” ujarnya.
Predikat tim teresponsif tidak hanya berkaitan dengan banyaknya kegiatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap langkah pengendalian inflasi benar-benar berpengaruh terhadap kondisi harga dan daya beli masyarakat.
Rahmat mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan satu organisasi perangkat daerah karena persoalan harga berkaitan dengan produksi, pasokan, distribusi, cuaca, hingga kondisi pasar.
Karena itu, Pemkab Padang Pariaman memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), instansi vertikal, pelaku usaha, serta organisasi perangkat daerah terkait.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat, koordinasi yang kuat dan respons yang cepat,” kata Rahmat.
Ia mengatakan pemantauan harga dan ketersediaan komoditas harus berjalan beriringan dengan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi. Komunikasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar informasi mengenai kondisi harga dan pasokan dapat tersampaikan dengan baik.
HLM TPID Sumatera Barat tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPS, Kepala Bulog, Kepala BMKG, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD terkait, serta pimpinan daerah se-Sumatera Barat.
Bagi Padang Pariaman, penghargaan itu menjadi momentum untuk mempertahankan koordinasi yang telah dibangun. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan aktivitas TPID tidak berhenti pada pemenuhan indikator evaluasi.
Rahmat mengatakan ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya bukan sekadar penghargaan, melainkan kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
“Target kita bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana setiap langkah yang dilakukan TPID benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam menjaga harga tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tetap kuat,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, TPID Padang Pariaman kini menghadapi pekerjaan berikutnya: mempertahankan respons cepat ketika tekanan harga muncul sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (SS)
