FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperketat pengawasan terhadap beras bantuan pangan pemerintah sebelum komoditas tersebut disalurkan kepada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan langsung di gudang Bulog untuk memastikan beras yang diterima warga memenuhi standar mutu sekaligus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
Pengawasan itu dilakukan pada Jumat (21/8/2026) di Gudang Bulog Pampangan dan Gudang Bulog Rawang, Kota Padang. Pemeriksaan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Irawati Febriani bersama tim Bidang Ketahanan Pangan, Ketua Forum Camat, dan Ketua Forum Wali Nagari.
Langkah tersebut dilakukan menjelang penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Untuk tiga bulan tersebut, Padang Pariaman mendapat alokasi beras medium bagi 48.507 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total mencapai 1.455.210 kilogram.
Artinya, setiap penerima memperoleh alokasi yang setara dengan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan. Besarnya volume bantuan membuat pengawasan sejak dari gudang menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dalam kondisi layak.
“Kita ingin memastikan bantuan pangan yang diterima masyarakat tidak hanya tersedia dari sisi jumlah, tetapi juga terjamin kualitasnya. Karena itu, hari ini kita turun langsung melakukan pemeriksaan bersama-sama, mulai dari kondisi fisik beras, kualitas, hingga kesesuaian kuantitas dengan alokasi yang telah ditetapkan,” kata Irawati.
Pemeriksaan di gudang Bulog bukan sekadar memastikan ketersediaan stok. Pemerintah daerah juga berkepentingan memastikan komoditas yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kelayakan konsumsi.
Bantuan pangan memiliki posisi penting bagi rumah tangga penerima, terutama masyarakat yang menghadapi keterbatasan daya beli. Karena itu, kualitas komoditas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program.
Beras yang secara administratif telah tersedia belum dapat disebut sebagai bantuan yang berhasil jika kualitasnya tidak memenuhi ketentuan atau distribusinya tidak sesuai alokasi.
Karena itu, pemerintah daerah menempatkan pengawasan sebagai salah satu tahapan penting sebelum bantuan bergerak dari gudang menuju penerima.
Irawati mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan proses penyaluran berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas.
“Kita berharap seluruh proses penyalurannya berjalan lancar sehingga bantuan dapat segera diterima oleh 48.507 PBP di Padang Pariaman sesuai alokasi masing-masing,” ujarnya.
Pengawasan juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri karena penyaluran bantuan pangan melibatkan sejumlah institusi dengan tugas dan kewenangan berbeda.
Dengan total alokasi 1.455.210 kilogram, volume beras yang harus dikelola untuk tiga bulan mencapai sekitar 1.455 ton.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya skala program bantuan pangan yang harus dipastikan kelancaran distribusinya hingga ke tingkat masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan rantai distribusi berjalan tanpa hambatan, mulai dari kesiapan beras di gudang, proses pengangkutan, penyaluran hingga penerimaan oleh keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Kesalahan dalam salah satu tahapan dapat memengaruhi ketepatan program. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan instansi terkait menjadi penting.
Irawati menegaskan pemeriksaan di gudang merupakan bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan bantuan pangan.
Menurut dia, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kendala distribusi dan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Bantuan pangan pemerintah juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi beras.
Bagi keluarga penerima, tambahan pangan dapat membantu menjaga ketersediaan makanan pokok sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga.
Dalam konteks ketahanan pangan, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman dan layak menjadi salah satu unsur penting. Karena itu, kualitas bantuan sama pentingnya dengan jumlah penerima yang tercatat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap penyaluran CPP dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.
Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Pangan Nasional, Kementerian Sosial, Perum BULOG, Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
Sinergi antarinstansi diperlukan agar data penerima, ketersediaan komoditas, mekanisme distribusi dan pengawasan dapat berjalan dalam satu rangkaian yang terkoordinasi.
Pemeriksaan di gudang menjadi langkah awal, tetapi tantangan berikutnya berada di lapangan.
Setelah beras keluar dari gudang, pemerintah daerah tetap perlu memastikan distribusi berjalan sesuai daftar penerima dan alokasi. Pengawasan menjadi semakin penting karena bantuan harus menjangkau ribuan penerima yang tersebar di berbagai nagari.
Ketepatan data juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi penerima yang terlewat, bantuan tidak sesuai jumlah, atau distribusi tidak berjalan tepat waktu.
Karena itu, keterlibatan camat, wali nagari, serta unsur terkait di tingkat lokal menjadi bagian penting dalam mengawal program tersebut.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan akan terus memperkuat pengawasan ketersediaan pangan, kualitas distribusi, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Bagi 48.507 PBP, keberhasilan program bukan diukur dari berapa banyak beras yang tersimpan di gudang, melainkan ketika bantuan benar-benar sampai ke rumah mereka dalam kondisi baik dan jumlah yang sesuai.
Dari gudang Bulog hingga ke tangan penerima, setiap kilogram beras menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bantuan pangan hadir tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Pangan kuat, Indonesia berdaulat, Padang Pariaman maju dan sejahtera. (ss)
