FAKTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 99 tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) di Sekretariat DPP PA GMNI, Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Mengusung tema “Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas perjalanan sejarah PNI sekaligus relevansi pemikiran Bung Karno dalam menghadapi tantangan bangsa.
Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat, S.H., M.H. dalam orasi kebangsaannya menegaskan, Marhaenisme tidak boleh dipandang sebatas romantisme sejarah. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus terus diaktualisasikan melalui penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi konstitusional bukan hanya cita-cita ideologi, tetapi juga amanat konstitusional yang wajib diwujudkan oleh bangsa Indonesia,” ujar Arief.
Arief juga mendorong alumni GMNI untuk terus menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai, pendidikan kebangsaan, pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan demokrasi konstitusional, serta kontribusi nyata dalam merumuskan solusi atas persoalan bangsa merupakan bagian penting dari pengamalan nilai-nilai Marhaenisme.
“Sejarah bukan berarti kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sejarah berarti menjadikan nilai-nilai luhur sebagai bekal untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, demokratis, dan sejahtera,” tegasnya.
Peneliti Senior BRIN Prof. Dr. Asvi Warman Adam memaparkan aspek historis lahirnya Marhaenisme yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Bung Karno di Bandung. Menurutnya, berbagai situs sejarah, termasuk tempat Bung Karno menempuh pendidikan, menjalani proses politik, hingga lahirnya pidato pembelaan “Indonesia Menggugat”, merupakan bagian penting dalam merawat memori kebangsaan. Ia juga menyoroti arti penting Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai tonggak perjuangan anti-kolonialisme dan mendorong penghargaan lebih besar kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam penyelenggaraannya.
Sementara itu, Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, D.H., M.Si., Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pancasila, menilai perjalanan PNI selama 99 tahun perlu menjadi momentum evaluasi terhadap dinamika organisasi dan perjuangan politik. Ia menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri ideologis.
“Kita tidak boleh hanya berhenti pada gagasan ideal, tetapi harus mampu menjawab realitas politik yang ada dengan cara-cara perjuangan yang tetap berlandaskan nilai-nilai ideologi,” ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rip Sambodo, S.E., M.M., turut menyampaikan sejumlah gagasan strategis untuk pembangunan Jakarta, antara lain pembangunan rumah susun yang terintegrasi dengan kawasan pasar, penanganan banjir, penyediaan ruang terbuka hijau, penyelesaian persoalan pertanahan, serta penguatan kembali posisi Jakarta sebagai pusat politik nasional.
Adapun akademisi Dr. Ade Reza Hariyandi, M.Si., turut memberikan perspektif dalam diskusi mengenai relevansi Marhaenisme dan tantangan perjuangan kebangsaan di tengah perubahan sosial-politik.
Memasuki usia 99 tahun dan menjelang satu abad PNI pada 2027, simposium tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat gotong royong, keberpihakan kepada rakya kecil, kedaulatan ekonomi, serta konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Para peserta menilai Marhaenisme tetap relevan sebagai gagasan perjuangan untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, pangan, dan tantangan globalisasi. (Dina)
