FAKTA – Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Pariwisata pada Kamis siang (9/4/2026). Dalam rapat tersebut, terungkap fakta mengenai penyerapan anggaran yang tidak merata, di mana sektor promosi justru mengalami kelesuan serapan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Badung, Ni Kadek Ari Armaeni, memaparkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp189.824.335.448, realisasi yang tercapai secara keseluruhan adalah Rp167.684.784.447 atau sekitar 90,72 persen. Namun, jika dibedah per bidang, terdapat ketimpangan serapan yang cukup mencolok, terutama pada sektor pemasaran.
Rincian Serapan Anggaran per Bidang
Ari Armaeni merinci bahwa pada Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari pagu sebesar Rp545.781.577, realisasinya mencapai Rp421.382.888 dengan sisa anggaran Rp124.398.689 atau progres sebesar 77,21 persen. Anggaran ini difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM tingkat dasar.
Kondisi berbeda terlihat di Bidang Pemasaran. Dari pagu sebesar Rp2.645.335.153, realisasinya hanya menyentuh angka Rp1.095.051.070. Hal ini menyisakan dana yang cukup besar yakni Rp1.550.284.083, sehingga progres di bidang ini hanya tertahan di angka 41,40 persen.
“Kenapa bisa sedikit rendah? Karena di tahun 2025 ada instruksi dari Presiden untuk mengurangi perjalanan dinas. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang diefisiensi, seperti festival, wisata bahari, hingga event tahun baru yang di dalamnya mencakup jasa EO dalam jumlah besar,” jelas Ari Armaeni.
Sementara itu, pada Bidang Destinasi Wisata menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan realisasi mencapai 99,82 persen dari pagu sebesar Rp107 miliar. Begitu pula dengan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mencatatkan progres 98,82 persen. Untuk kegiatan rutin seperti gaji, TPP, dan pengadaan, dari pagu Rp44.513.173.912, realisasinya adalah Rp30.258.673.799 atau sekitar 67,98 persen akibat adanya efisiensi belanja modal.
Meski promosi terkendala efisiensi, data kedatangan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai justru menunjukkan tren positif. Terjadi peningkatan sebesar 16,71 persen dalam periode tahun 2024 ke 2025. Badung kini tercatat memiliki 54 destinasi wisata dan 18 desa wisata, di mana 8 destinasi di antaranya telah dikerjasamakan secara resmi.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, mengkritik keras rendahnya serapan pemasaran tersebut. Ia menilai promosi adalah investasi vital untuk menangkis sentimen negatif global terlebih lagi dalam momen perang di Timur-Tengah yang terjadi di tahun 2026 ini, tentu banyak rencana kunjungan wisatawan yang dibatalkan guna efisiensi energi BBM.
“Promosi itu harus tetap kita lakukan, baik b-to-b atau face to face. Karena dengan langkah promosi yang langsung menyentuh pasar, itu menjadi alat pembuka untuk memberikan pemaparan lebih jelas guna menangkis isu-isu negatif tentang banjir dan sampah,” tegas Made Sada.
Made Sada berencana untuk menghubungi pemerintah pusat guna meminta pertimbangan khusus agar sektor pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Badung.
Meskipun belum bisa memastikan besaran anggaran yang akan diizinkan nantinya, dewan berharap pemerintah pusat memahami bahwa promosi adalah investasi, bukan sekadar belanja rutin. Penanganan sampah yang kerap terkendala perizinan juga akan menjadi poin utama yang dikonsultasikan agar tidak terus menjadi sandungan bagi pariwisata Badung di mata internasional. (fa)
